Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa Provinsi Bali menjadi provinsi yang anggaran pilkadanya sudah tuntas.

Tito mengatakan, selama empat kali roadshow Pilkada, baru kali ini pihaknya mencatat provinsi yang telah selesai soal anggaran Pilkada-nya.

"Roadshow pertama di Papua, Jayapura satupun enggak ada provinsi yang semua sudah tuntas. Yang kedua di Makassar, Sulawesi dan Maluku satu pun enggak ada povinsi dan kabupaten/kota yang tuntas," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7/2024).

Setelah itu roadshow dilanjutkan di Medan.

Baca juga: Anies dan Ahok Kerap Komunikasi, PDIP Akan Umumkan Jagoannya Untuk Pilkada Jakarta Rabu Pekan Depan

Tito menyebut tidak ada satu provinsi pun yang menyelesaikan anggaran soal Pilkada.

"Ini yang keempat untuk Bali, jadi Bali ini saya lihat satu-satunya provinsi dari roadshow keempat ini yang tuntas," kata dia.

Tito lalu memaparkan data anggaran Provinsi Bali yang sudah terealisasikan untuk KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

"Kita baca sisa anggarannya sudah nol semua. Artinya sudah dibayar semuanya dari provinsi ditambah 8 kabupaten/kota Bali, KPU semua beres. Jadi Pak Afif nanti enggak ada alasan KPU Daerah se-Bali kalau bicara anggaran, sudah beres pak,” jelas Tito.

Diminta Tak Merotasi Pejabat

Sebelumnya, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meminta Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung tak merotasi pejabatnya sampai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 rampung.

Hadi mengatakan hal tersebut perlu dilakukan agar perencanaan yang telah dilakukan bisa dikelola dengan baik.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Bali pada Selasa (30/7/2024).

Baca juga: PKB Bantah Koalisi Partai Pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 Bubar

"Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan Pilkada serentak selesai supaya apa yang direncanakan termasuk anggaran yang sudah disiapkan ini bisa dimanage dengan baik," kata Hadi di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Selasa (30/7/2024).

Untuk itu, ia akan menyampaikan kembali hal tersebut langsung kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung agar para pejabat di lingkungan instansi masing-masing dapat dipertahankan sampai dengan selesainya Pilkada Serentak 2024.

Selain itu, kata dia, hal tersebut juga terkait dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan Gakkumdu.

Namun demikian, hal itu tidak berlaku bagi pejabat yang sudah pensiun sebelum Pilkada serentak 2024 berlangsung.

"Tapi yang belum pensiun TNI Polri seyogyanya tetap termasuk Kajati tetap karena harus menangani Gakkumdu nantinya. Harus tetap di situ. Nanti akan saya sampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri, maupun Pak JA supaya tetap dipertahankan sampai dengan Pilkada Serentak selesai," kata dia.

Di samping itu, Hadi juga mengatakan para Komandan TNI Polri yang bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaran Pilkada juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI-Polri.

Nilai-nilai netralitas, kata Hadi, harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan harus menjadi budaya serta kesadaran pribadi.

"Agar pilkada menjadi pilkada yang berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat dan di mata dunia. Kita harus jaga itu semuanya. Berarti kita semuanya memiliki komitmen untuk menjaga itu," kata dia.

Ia menjelaskan kekuatan personel TNI dan Polri dikurangi personel yang bertugas di Papua, kata dia, telah dibagi habis di 514 Kabupaten Kota dalam rangka pengamanan Pilkada Serenrak 2024.

TNI, Polri, termasuk BIN, BAIS, Bareskrim maupun Baharkam, juga bertugas untuk mengantisipasi dan memitigasi permasalahan yang ada.

Hal tersebut termasuk memetakan wilayah yang berpotensi konflik guna antisipasi terjadinya gangguan keamanan.

Tak hanya itu, TNI dan Polri juga tetap harus menjaga kondusifitas keamanan di wilayah masing-masing pada saat terjadi sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Api kecil harus kita padamkan dengan humanis. Tidak usah dengan keras. Bahasanya juga bahasa halus untuk bisa memadamkan api tersebut. Saya yakin TNI Polri sudah profesional terhadap itu," kata Hadi.