Projo Sebut Parpol yang Berseberangan Dengan Jokowi Lancarkan Operasi Membonceng Untuk Pilkada 2024
Projo bersama partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah melakukan komunikasi intens dalam menentukan dukungan di Pilkada Serentak 2024.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu mengungkapkan Projo bersama partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah melakukan komunikasi intens dalam menentukan dukungan bagi calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.
Roy menyebut, partai politik yang bersebrangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024 lalu, kini melancarkan operasi 'membonceng' untuk mendukung calon kepala daerah tertentu.
Sehingga, Projo dan KIM belum secara final memberikan dukungan kepada para calon kepala daerah.
"Di beberapa kota dan provinsi, masih berlangsung proses yang cukup alot karena partai yang kini beroposisi terhadap Presiden Joko Widodo tengah melancarkan operasi membonceng," kata Roy saat konferensi pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).
Roy mengatakan, DPP Projo tentunya memaklumi hal tersebut.
Baca juga: Projo Nyatakan Dukungan Terhadap 11 Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024, 4 Kandidat Kader Gerindra
Apalagi, komunikasi antar partai tentu dilakukan pada proses Pilkada ini.
Selain itu, dia juga menduga partai yang 'beroposisi' dengan Presiden Jokowi tengah mengalami degradasi suara akibat perilaku mereka sendiri.
Dia pun mengingatkan kepada seluruh jajaran DPP Projo di tingkat DPD dan DPC dan mitra calon kepala daerah bahwa menjadi oposisi itu sama baiknya.
Baca juga: Peluang Projo Berubah Jadi Partai Politik akan Dibahas dalam Kongres III September Mendatang
"Namun DPP Projo tetap menantikan kehadiran pihak oposisi di dalam Pilkada Serentak 2024 ini," jelasnya.
Diketahui, hingga saat ini DPP PDI Perjuangan (PDIP) belum mengumumkan secara terbuka para calon kepala daerahnya yang diusung pada Pilkada 2024.
Terutama, di daerah-daerah lumbung suara pemilih besar seperti Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.