TRIBUNNEWS.COM - Peluang eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju Pilkada Jakarta 2024 makin tipis.

Pasalnya, Partai NasDem yang semula mendukungnya untuk berlaga di Jakarta, telah menarik dukungan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, Kamis (15/8/2024).

Sementara itu, partai politik (parpol) lain yang mengusung Anies pada Pilpres 2024 lalu, juga masih tampak gamang untuk mencalonkannya di Jakarta.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memberikan sikap apakah akan mengajukan suami Fery Farhati itu atau tidak.

Lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat berbicara soal tenggat waktu yang sudah terlewat dalam dukungannya kepada Anies.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh ketiga partai tersebut.

NasDem

Surya Paloh mengatakan Partai NasDem resmi membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Paloh, keputusan itu sudah diketahui Anies Baswedan.

"Iya jelas itu saya sudah beritahu Pak Anies," kata Surya Paloh di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan pesan yang disampaikannya kepada suami Fery Farhati itu.

Baca juga: Isu KTP Warga DKI Dicatut untuk Dukung Dharma Pongrekun Maju Pilkada Jakarta 2024, Anies Buka Suara

Saat itu, Paloh menyatakan Anies tidak mungkin lagi untuk dimajukan di Pilkada Jakarta 2024.

"Pak Anies Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju Pilkada Jakarta, kita cari momentum yang lebih tepat lagi," ucapnya.

PKB

Sementara itu, PKB masih belum bersikap untuk menarik dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju Pilkada Jakarta.

Menurut Ketua DPP PKB, Syaiful Huda, pihaknya akan memutuskan dukungan kepada cagub Jakarta menjelang pendaftaran pada 27-29 Agustus 2024.

"Belum, belum kita akhir. Saya enggak bisa memprediksi yang jelas kita belum memutuskan."

"Kita lihat perkembangan," kata Syaiful Huda di sela-sela sidang tahunan DPR, MPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ia menyatakan, pihaknya dalam menentukan jagoannya pada Pilkada Jakarta bisa setelah maupun sebelum Muktamar PKB.

Hal yang pasti, ucap Huda, PKB dan Gerindra memang sudah sepakat untuk menjalin kerja sama pada pemerintahan Prabowo mendatang.

Namun, dirinya belum tahu apakah kerja sama itu juga akan dijalin dalam tingkat Pilkada 2024.

"Nah, itu belum tahu yang jelas kita belum menentukan sikap sehingga bisa sebelum muktamar atau sesudah muktamar. Kita tunggu saja," ungkapnya.

Lebih lanjut, Huda mengapresiasi pernyataan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK).

Sosok yang digadang-gadang akan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Jakarta ini menolak adanya kotak kosong pada Pilkada Jakarta.

"Patut diapresiasi omongannya Ridwan Kamil bahwa dia ingin ada calon lawan jangan sampai ada kotak kosong."

"Apa yang disampaikan Ridwan Kamil perlu diapresiasi oleh partai-partai tak terkecuali PKB," jelasnya.

Ketika ditanya soal peluang PKB, apakah masih ada harapan untuk untuk mengusung Anies, Huda enggan berandai-andai.

Menurutnya, nasib bekas Rektor Universitas Paramadina itu akan ditentukan dalam waktu tidak lama lagi.

"Saya tidak mau berandai-andai pokoknya PKB belum memutuskan. Secepatnya akan kita putuskan," terangnya.

PKS

Sebelumnya, Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, pernah mengungkapkan peluang PKS meninggalkan Anies Baswedan.

Menurutnya, Anies dinilai gagal mencari mitra koalisi yang bisa mengusung duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman (AMAN) di Jakarta.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2024 di Jakarta, PKS sudah memutuskan kadernya harus ikut dalam kontestasi tersebut.

Kader PKS mesti dimajukkan sebagai cagub ataupun cawagub.

"Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS."

"Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," kata Kholid, Rabu (7/8/2024).

"Prioritas kami saat ini adalah memastikan pasangan AMAN berlayar, dan kami sangat berharap Mas Anies sebagai kandidat bisa memenuhi kekurangan 4 kursi tersebut," lanjutnya.

Kholid membeberkan, PKS membuka peluang untuk memilih opsi selain Anies Baswedan.

Ia menyebut Anies telah gagal mendapatkan koalisi yang bisa mengusung AMAN di Jakarta.

"Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari sejak 25 Juni deklarasi AMAN adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk mengusahakan agar tiket ini berlayar."

"Maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada," jelasnya.

Oleh karena itu, Kholid mengatakan pimpinan PKS sudah mulai serius membicarakan opsi untuk bergabung ke KIM yang mengusung Ridwan Kamil.

"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah membangun komunikasi politik dengan KIM di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji oleh pimpinan PKS," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Igman/Chaerul)