TRIBUNNEWS.COM - Pilkada Jakarta 2024 saat ini tengah dihebohkan soal dugaan kasus pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk maju sebagai pasangan calon (paslon) independen.

Dugaan ini mengemuka setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan Dharma-Kun untuk bertarung di Jakarta.

Berdasarkan rapat tersebut, pasangan jalur independen ini dinyatakan lolos persyaratan.

Namun, di media sosial sejumlah orang mengaku KTP-nya dicatut Dharma-Kun tanpa sepengetahuan mereka.

Hal ini telah mendapatkan respons dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, sebagai berikut.

Cak Imin

Cak Imin meminta KPU mengklarifikasi kasus KTP yang dicatut Dharma-Kun untuk maju menjadi paslon independen di Jakarta.

Wakil Ketua DPR ini meminta KPU bersikap adil dan objektif dalam menilai paslon independen tersebut.

Sebaliknya, masyarakat juga harus ikut mengontrol KPU terkait majunya calon independen.

"KPU harus bersikap fair (adil) dan objektif, masyarakat harus mengontrol partai-partai, masyarakat harus mengontrol, KPU harus objektif yang merasa dicatut KTP-nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ia juga meminta Komisi II DPR RI turun tangan melakukan verifikasi paslon independen.

Baca juga: NIK Warga yang Sudah Meninggal Ini Dicatut Dukung Pasangan Dharma-Kun, Nama di Nisan Sama dengan KTP

Cak Imin khawatir, masalah pencatutan KTP ini akan mendelegitimasi hasil Pilkada Jakarta 2024.

"Komisi II turun untuk ikut melakukan verifikasi agar karena kalau ini tidak clear nanti legitimasi Pilkada bahaya," ungkapnya.

Puan Maharani

Dilansir Kompas.com, Puan Maharani meminta pihak terkait untuk menjelaskan dugaan pencatutan KTP untuk pencalonan Dharma-Kun.

"Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.