Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berpesan agar pilkada serentak 2024 terselenggara dengan baik.

Tak hanya itu, Ma’ruf Amin juga meminta pada penyelenggaraan pilkada serentak 2024 dijauhkan dari praktik-praktik kecurangan.

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin pada acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-79 MPR RI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

“Kita patut bersyukur Pemilu 2024 telah terselenggara dengan baik. Selanjutnya, kita akan melaksanakan pilkada serentak pada 27 November 2024,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam pidatonya.

Wapres kemudian berpesan agar semua pihak dapat membantu menyukseskan pilkada serentak di wilayahnya masing-masing.

“Junjung tinggi konstitusi dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini dengan terus menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mencegah dan menindak tegas praktik kecurangan, serta mengedepankan kestabilan dan keamanan,” imbau Wapres.

Kemudian, Wapres juga berharap pilkada serentak dapat melahirkan para pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas. 

“Sehingga bisa membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia yang lebih baik,” katanya.

Sejalan dengan Wapres, pada kesempatan yang sama Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa 2024 menjadi momentum tahun politik dengan adanya pemilu, pilpres, dan pilkada serentak. 

Menurut Bamsoet, MPR sebagai salah satu entitas politik kebangsaan memiliki kewajiban moral untuk mengantarkan transisi kekuasaan hasil proses demokrasi tersebut agar berjalan dengan sebaik-baiknya. 

Baca juga: Pengamat Nilai Keinginan Parpol Usung Kader Sendiri di Pilkada Lebih Besar

"Dan dalam rangka transisi politik inilah MPR juga telah menghimpun berbagai pemikiran dari para tokoh bangsa melalui kegiatan silaturahmi kebangsaan. Salah satu amanat yang mengemuka [dari kegiatan ini] adalah urgensinya untuk menata kembali kehidupan ketatanegaraan dalam sistem demokrasi kita," katanya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan bahwa dalam perjalanannya, sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan tidak jarang dalam pelaksanaannya menimbulkan sikap apatis masyarakat. 

“Bahkan ada yang menyampaikan kita sedang berada dalam persimpangan jalan. Kita berpotensi kehilangan arah dalam menerjemahkan cita-cita para pendiri bangsa. Kita mengalami disorientasi dalam mengartikan demokrasi kita ke depan,” paparnya.