TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu menanggapi putusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mengubah putusan MK terkait ambang batas pencalonan di Pilkada.

"Tentu saja melawan, karena jelas di dalam putusan Nomor 60 dan 70 mengenai syarat dan Partai yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah semua diubah oleh DPR dan pemerintah," katanya, dikutip dari tayangan YouTube Metro TV, Rabu (21/8/2024).

Menurutnya, putusan Baleg tersebut merupakan akal-akalan DPR yang terganggu terhadap putusan MK.

"Jadi ini sebenarnya akal-akalan DPR, karena memang permainan politik mereka."

"Landscape mereka terganggu dengan putusan MK yang sangat luar biasa memperbaiki keadaan ini," jelasnya.

Feri kemudian membandingan sikap anggota DPR di putusan MK terdahulu dengan saat ini.

Putusan terdahulu MK yang dimaksud adalah tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

"Dulu mereka mengatakan harus patuh putusan MK di dalam perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden."

"Mereka tidak menyinggung bahwa ini adalah upaya untuk merongrong dewan dan segala macamnya," jelasnya.

Namun sekarang, kata Feri, sikap DPR berbanding terbalik.

Baca juga: Baleg DPR Revisi UU Pilkada, Praktisi Hukum Sebut untuk Akomodir Putusan MK

Hal itu menurutnya karena situasi dan kepentingan politik yang berbeda.

"Mereka merasa terganggu kepentingan politiknya sehingga keluarlah jurus asal trobos, merusak berbagai sistem."

"Dan ini kerusakan ketatanegaraan yang begitu besar dan tampak di depan mata," tandasnya.

Menurut Feri, seharusnya putusan MK yang mengubah Undang-undang, bukan justru Undang-undang yang mengubah putusan MK.

"Nah apa yang dilakukan DPR ini mudah sekali membuktikan kealpaan dan kesalahannya karena memang memaksakan diri," jelas Feri.

"Misalnya contoh soal batas usia calon, DPR bersepakat untuk mematuhi putusan MK."

"DPR perlu satu membaca Undang-undang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dua baca Undang-undang MK," sambungnya.

Katanya, perubahan atau revisi Undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan putusan MK, bukan putusan Mahkamah Agung (MA).

"Sebab yang dibahas di putusan MA itu adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukan Undang-undang sebagaimana MK," jelas Feri.

Adapun Baleg dan Panitia Kerja (Panja) memutuskan dua putusan penting terkait aturan dalam Pilkada.

Putusan pertama, Baleg memilih menggunakan putusan MA ketimbang putusan MK terkait batas usia calon untuk maju di Pilkada.

Baleg juga sepakat UU Pilkada mengacu pada putusan Nomor 23/P/HUM/2024 yang diputuskan MA pada 29 Mei 2024.

Putusan kedua, Baleg mengubah putusan MK terkait ambang batas atau treshold Pilkada.

Baleg justru mengubah putusan MK menjadi partai politik (parpol) nonparlemen saja yang bisa mengusung calon sendiri di Pilkada dengan syarat tertentu.

Contohnya, jika di Pilkada Jakarta, partai nonparlemen yang berkoalisi baru bisa mengusung calon sendiri jika minimal suara sah di Pemilu mencapai 7,5 persen.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Yohanes Liestyo Poerwoto)