TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan, mengatakan, ada peran Presiden terpilih Prabowo Subianto di balik ramainya gelombang penolakan dan batalnya pengesahan RUU Pilkada. 

Hal itu disampaikan Arteria Dahlan saat rapat bersama Menkumham RI, Supratman Andi Agtas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Ia menilai, Prabowo yang selama ini dicap otoriter hingga tiran, ternyata memiliki niat begitu baik. 

Mulanya, Arteria bercerita bahwa pihaknya sudah mendengar adanya gelombang penolakan massa yang masif pada Kamis (22/8/2024) kemarin, buntut rapat Badan Legislasi (Baleg) membahas RUU Pilkada. 

Namun, keesokan harinya ia mengaku curiga mengapa pengamanan di DPR tidak ketat, padahal isu aksi besar-besaran sudah didengar sejak malam. 

Ternyata, pada Kamis pagi, Rapat Paripurna yang sediannya digelar justru batal karena tidak memenuhi kourum. 

"Malam hari saya dapat info akan ada gelombang massa. Nah pagi harinya saya curiga kok pengamanan DPR begini aja."

"Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda, ini sisi positifnya," kata Arteria, Jumat. 

Pada siang harinya, Arteria melihat massa pedemo sudah semakin ramai dan mulai melakukan sejumlah perusakan.

Namun, ia kaget ternyata aparat keamanan seolah membiarkan tindakan tersebut.

"Siang hari bisa-bisanya pagar DPR dipretelin tidak ada yang menghambat. Coba zaman dulu pak, digebuk pak."

Baca juga: Anggota Baleg Fraksi PDIP: Revisi UU Pilkada Soal Batas Usia Cagub Tak Masuk Logika Waras

"Sorenya mahasiswa masuk dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit wajar saja. Saya bilang sama Pak Kapolda ini kasihan ini Kapoldanya, di satu pihak dia harus humanis di pihak lain dia harus amankan objek vital negara," ungkapnya.

Arteria: Kalau Tidak Ada Prabowo Tak Bisa Kejadian

Arteria pun mengklaim bahwa ada peran Prabowo Subianto atas kondusifnya pengamanan maupun batalanya pengesahan RUU Pilkada ini. 

Saat itu, Arteria pun tidak menyangka Prabowo yang selama ini dicap otoriter bisa bertindak humanis demi pemerintahannya ke depan.

PDIP pun memberikan apresiasi terhadap sikap Prabowo.

"Kesimpulannya apa? ini saya bicara apa adanya yang saya sampaikan juga ke banyak teman-teman, ini mohon maaf ini, kalau tidak ada Pak Prabowo tidak bisa kejadian pak." 

"Kesimpulannya apa, orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan berbuat baik bisa," jelasnya.

Arteria mengatalan, selama ini tak pernah ada dalam sejarah gedung DPR dengan leluasannya diproak-porandakan dengan leluasa. 

Hal itu menurutnya bisa terjadi karena adanya suatu perintah atau instruksi. 

"Enggak ada sejarahnya Gedung DPR digoyang-goyang dibiarin aja. Enggak ada. Enggak ada sejarahnya Habiburokhman pager hidupnya bisa diem. Kalau enggak diperintah," sambungnya.

Karena itu, Arteria pun juga memberikan pujian kepada mahasiswa dan sejumlah pendemo yang sudah melakukan aksi turun ke jalan.

Di sisi lain, ia juga meminta masyarakat melihat bahwa pemerintah yang akan dipimpin Prabowo dan wakil terpilihnya, Gibran Rakabuming Raka memiliki niatan baik ke depan untuk bangsa. 

"Saya bilang mahasiswa iya kalian hebat, kalian membantu kami tapi kalian harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini juga kita berharap bisa diikutin sama pasukan," pungkasnya.

DPR Batal Sahkan RUU Pilkada 

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah memastikan pengesahan revisi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipastikan batal.

Dasco mengatakan DPR sudah sepakat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Pilkada 2024.

Adapun putusan MK itu berkaitan dengan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora.

"Pengesahan revisi UU pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan. Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco saat dikonfirmasi, Kamis (22/8/2024).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu memastikan tidak akan ada rapat paripurna lagi untuk mengesahkan RUU Pilkada. DPR sepakat untuk mentaati putusan MK.

"Enggak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurna kan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga membantah nantinya akan ada rapat paripurna malam-malam untuk mengolkan RUU Pilkada.

"Enggak ada (rapat paripurna). Gua jamin. Enggak ada," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Igman Ibrahim)