Soal Kemungkinan Diusung PDIP di Pilkada Jakarta, Anies Akui Masih Menunggu Kepastian Megawati
Anies Baswedan mengaku masing menunggu kepastian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Anies Baswedan buka suara terkait kemungkinan dirinya diusung PDI Perjuangan (PDIP) di Pilkada Jakarta 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan mengikuti dan menunggu segala proses yang diperlukan PDIP untuk mengusung calon pilihannya di Pilkada Jakarta.
Termasuk menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Saya mengikuti proses. Kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI-P menyampaikan kepada saya dan itu semua menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” kata Anies dilansir Kompas.com, Minggu (25/8/2024).
Lebih lanjut Anies juga mengaku masih menunggu kepastian soal rencana pertemuannya dengan Ketum PDIP tersebut.
“Saya menunggu,” ungkap Anies.
Kemudian soal kemungkinan bergabung sebagai kader PDIP, Anies menyebut akan bersikap terbuka.
Anies juga mengaku akan mempelajari idelogi PDIP terlebih dahulu, yakni melalui buku-buku Presiden RI pertama Ir Soekarno yang merupakan ayah dari Megawati.
Terlebih Anies telah mendapat buku-buku Bung Karno itu ketika bersilaturahmi ke Kantor DPD PDIP DKI Jakarta.
“Saya sekarang belajar dulu, pelajari dulu serta titipan yang tadi bisa saya pahami dengan baik dan bisa diskusikan dengan baik,” ungkap Anies.
Saat ditanya lagi apakah akan menjadi kader PDIP, Anies tak banyak bicara.
“(Jadi kader PDIP) kita lihat bersama-sama,” ujar Anies.
Baca juga: Usai Temui PDIP, Kini Anies Sambangi Kantor Partai Buruh, Pertemuan Dilakukan Tertutup
Ahmad Basarah Ungkap Pembicaraannya dengan Anies Baswedan Pasca Terbitnya Putusan MK
Hubungan Anies Baswedan dan PDIP kian erat menjelang pendaftaran Pilkada Serentak 2024, khususnya untuk Pilkada Jakarta.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa komunikasi intens dengan Anies sudah dilakukannya pasca putusan MK terkait ambang batas pencalonan Pilkada keluar.