Kampanye Pilkada Dimulai, Komnas HAM Minta Paslon Jauhi Cara Kotor yang Rusak Demokrasi
Komnas HAM mengajak setiap paslon kepala daerah, tim kampanyenya untuk menunjukkan kampanye secara damai, infromatif dan ramah HAM.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024 sudah dimulai per hari ini, Rabu (25/9/2024).
Kampanye berlangsung selama dua bulan dan akan berakhir pada 23 November 2024.
Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi menyebut Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu batu uji krusial bagi masa depan demokrasi dan HAM di Indonesia.
"Komnas HAM berpandangan bahwa Pilkada Serentak 2024 adalah salah satu batu uji krusial bagi masa depan demokrasi dan HAM di Indonesia," kata Pramono kepada wartawan, Rabu.
Jika berhasil terlaksana secara jujur, adil, demokratis dan damai, maka hasilnya diharapkan dapat menjadi pilar bagi pemerintahan ke depan.
Berkenaan dengan itu dan dimulainya tahapan kampanye pilkada, Komnas HAM mengajak setiap paslon kepala daerah, tim kampanyenya, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan warga Indonesia untuk menunjukkan kampanye secara damai, infromatif dan ramah HAM.
Dalam kesempatan ini, Komnas HAM juga mengimbau kepada peserta pilkada yang terlibat termasuk kelompok relawan, agar menghindari penggunaan cara menyebar hoaks, ujaran kebencian ataupun isu SARA.
"Pasangan calon, tim kampanye, parpol pendukung, dan kelompok-kelompok relawan untuk mengedepankan metode kampanye dialogis, penyampaian visi, misi, program dan rekam jejak, serta menghindari penggunaan cara-cara kekerasan, hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA," kata Pramono.
Terhadap para pemilih, Komnas HAM meminta publik untuk kritis terhadap program, rekam jejak setiap paslon. Publik juga diminta tidak memprovokasi atau berbuat kekerasan, serta menolak politik uang dan menghormati pilihan politik orang lain.
"Seluruh pemilih untuk mengedepankan sikap kritis dalam menimbang visi, misi, program dan rekam jejak Pasangan Calon, menghornati preferensi politik orang lain, menjauhi cara-cara provokasi dan kekerasan, serta menolak politik uang," katanya.