Selain itu, Sutrisno juga menyinggung gagalnya proyek rehabilitasi hibah gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dengan pagu anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Bangunan gedung itu roboh pada Jumat (11/11/2022), dan saat itu masih dalam tahap penyelesaian bangunan. 

"Terus (pembangunan lainnya) yang kemarin itu, ambruknya gedung kejaksaan, kan pernah itu ambruk," tuturnya.

Ia mengatakan, pembangunan yang disebutkan Bobby menggunakan APBD juga belum selesai dikerjakan dan berpotensi mangkrak.

"Kalau tidak selesai, kapan selesainya? Iya kan? Ini sudah mau masuk Oktober. Musim penghujan. Bagaimana diselesaikan Teladan? Bagaimana diselesaikan underpass yang lain? Kan itu problem-nya (masalahnya)," ungkapnya.  

Diberitakan sebelumnya, Bobby Nasution memulai kampanyenya di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jumat (27/9/2024). 

Di sana, suami Kahiyang Ayu itu menceritakan tentang berbagai masalah di Sumut, termasuk soal infrastruktur jalan.

"Tinggal masalah yang masalah krusial yang harus bisa disesuaikan dengan anggaran pemerintah seperti jalan tadi juga disampaikan keluhan yang sangat banyak disampaikan di seluruh wilayah Sumut," ucap Bobby.

Ia menyebut, keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan di Sumut sering disuarakan.

Menurutnya, masyarakat tak akan tahu, jalan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah pusat.

"Tentang infrastruktur jalan yang ada di Sumut, jalan yang ada di wilayah kita ini, masyarakat ini enggak tahu betul, ya, ibu-ibu? Gak tahu mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten. Tahu gak? Bisa bedain gak? Gak bisa kan?"

"Semuanya aspal, semuanya hitam kan? Jadi kalau dibilang jalan nasional itu kerjaan punya presiden, kalau jalan provinsi kerjaannya punya gubernur, jalan kabupaten kerjaannya Pak Bupati, masyarakat banyak kali kita suruh mikir untuk jalan-jalan punya siapa," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat hanya ingin kondisi jalan makin baik.

Menantu Jokowi itu lantas mengungkit pernyataan Edy Rahmayadi yang mana beberapa waktu lalu dirinya mengatakan bahwa kondisi jalan yang rusak di Sumut merupakan kewenangan pemerintah pusat.