TRIBUNNEWS.COM - Calon gubernur (cagub) Jakarta 2024 nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyebut bahwa kunci untuk meningkatkan partisipasi perempuan agar tidak terjadi ketimpangan adalah di pendidikan.

Hal tersebut, RK paparkan saat menjawab pertanyaan dari panelis debat Pilgub Jakarta soal langkah strategis dan kongkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja dan pendidikan.

RK lantas menjelaskan, ia sudah mempunyai program bersama DPRD, yakni sekolah gratis, baik di negeri maupun swasta.

"Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan, kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif, kita dukung sekolah gratis, tidak hanya di negeri tapi juga swasta yang ditunjuk," ungkapnya saat debat Pilgub Jakarta di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat,  Minggu (6/10/2024), dikutip dari YouTube KPU DKI Jakarta.

RK mengakui bahwa Kota itu pada umumnya hanya aman untuk laki-laki dewasa saja, belum aman dan nyaman untuk perempuan hingga lansia.

Maka dari itu, RK berkomitmen ketika dirinya menjadi Gubernur Jakarta nanti, dia akan mewujudkan Jakarta di masa depan yang berkeadilan.

"Kota itu pada umumnya hanya aman untuk lelaki dewasa, secara teori. Tidak aman buat perempuan, belum aman buat anak-anak, belum nyaman untuk lansia."

"Kuncinya, Jakarta di masa depan harus berkeadilan, tujuan negara hanya dua, adil dan makmur. Maka, sebagai gubernur, kalau nanti warga masih merasa tidak adil, silakan laporkan, diskusikan," katanya.

RK kemudian menjabarkan program lainnya yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan agar tidak terjadi ketimpangan ke depannya.

"Kita ada program namanya sekolah perempuan, buat eman-emak, ibuk-ibuk, kurikulumnya tentang ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya."

"Emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra tanpa bunga berbunga, tanpa agunan, daftar emak-emaknya cukup berlima, ini namanya kredit kelompok, satu masalah empat bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan," jelasnya.

Baca juga: 6 Poin Visi Misi RK-Suswono di Debat Pilkada Jakarta: Atasi Kesulitan Gen Z, Pelestarian Budaya

"Kombinasi dengan akses kemudahan berusaha, kombinasi dengan informal emak-emak, dan sekolah gratis untuk perempuan di level formal." imbuh RK.

Dengan program-program tersebut, RK yakin bisa meningkatkan partisipasi perempuan, sehingga masalah ketimpangan gender bisa terselesaikan dengan baik.

"Tiga itu saya kira akan meningkatkan kualitas indeks, sehingga ketimpangan gender bisa kita selesaikan."

"Saya kira perempuan harus dilindungi, harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan gubernur dan pemimpin Jakarta," tutupnya.

Kapan debat selanjutnya dilaksanakan?

Diketahui, debat cagub-cawagub Pilkada Jakarta ini akan berlangsung tiga kali.

Debat kedua nanti rencananya akan digelar pada Minggu (27/10/2024), kemudian dilanjutkan dengan debat ketiga pada Minggu, 17 November 2024.

Debat tersebut diikuti oleh tiga paslon cagub dan cawagub, mereka adalah Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3.

Sebagai informasi, seperti halnya debat Pilpres 2024 lalu, debat Pilgub ini ada enam segmen dalam total durasi debat 150 menit.

Pembagiannya, 120 menit pelaksanaan debat dan 30 menit jeda iklan.

Jadwal Pelantikan Gubernur 2024

Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Lalu, untuk jadwal pelantikan gubernur terpilih akan digelar pada 7 Februari 2025 mendatang.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal tersebut juga mengatur pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan Pilkada 2024 digelar serentak pada 10 Februari 2025.

Meski begitu, dalam aturan ini juga diungkapkan, pelantikan boleh dilaksanakan melewati tanggal yang telah ditetapkan tersebut jika memenuhi beberapa pertimbangan. 

Pertama, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Kedua, putaran kedua untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 

"Dan/atau memaksa (force majeure) yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelantikan," tulis beleid itu.

(Tribunnews.com/Rifqah)