Bawaslu Sebut Politik Dinasti Jadi Tantangan di Pilkada 2024
Namun saat ini, isu tantangan pilkada itu kini berubah terkait dengan pencatutan data warga hingga politik dinasti.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnew, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo mengungkapkan tantangan Pilkada 2017 jauh berbeda dengan Pilkada 2024.
Ia menjelaskan, tantangan dalam pengawasan di tahun 2017 berkisar pada politik identitas yang residunya masih terasa hingga saat ini.
Baca juga: Bawaslu: Banyak Celah Dimainkan oleh Pelanggar Pilkada Supaya Tidak Kena Sanksi
“Mungkin tantangan 2017 itu adalah politik identitas yang sampai membelah polarisasi masyarakat bahkan residunya sampai sekarang,” ujar Benny di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).
Namun saat ini, isu tantangan pilkada itu kini berubah terkait dengan pencatutan data warga hingga politik dinasti.
“Ya sekarang tidak ada itu (politik identitas). Sekarang lebih pada ya ini isunya kan beralih itu ya. Ada pencatutan KTP, ada politik dinasti dan seterusnya,” kata Benny.
Baca juga: Dirikan Tenda Kenduri Perlawanan di UNJ, Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran ini pun menegaskan hal itulah yang jadi realitas politik yang harus dihadapi saat ini.
“Tapi ya apa boleh buat realitas politik yang kita hadapi seperti itu. Tentu kita tidak boleh mengutuk kegelapan. Yang kita butuhkan bagaimana menyalakan lilin. Lilin demokrasi ini kan kita jaga,” pungkasnya.
