TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di balik semangat pesta demokrasi yang sering dikumandangkan, terselip satu tantangan besar yang terus menghantui, yakni mahalnya biaya demokrasi.

Menurut survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada September 2022 lalu, biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota berada pada kisaran Rp20-30 miliar. 

Sementara untuk maju pada jabatan gubernur atau wakilnya membutuhkan modal Rp100 miliar. 

Penelitian yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa tahun silam bahkan menemukan angka yang lebih tinggi.

Kisaran angka itu terkadang mencapai angka yang spektakuler hingga di atas Rp400 miliar. 

Biaya politik itu memang sangat bervariasi, tergantung berbagai faktor. 

CEO Pilkada.AI Nadia Shabilla, menyebut beberapa hal yang menjadi penentu besarnya biaya kampanye antara lain adalah wilayah, tingkat kompetisi, strategi kampanye dan faktor-faktor lainnya.

Angka inilah yang sering menjadi batu sandungan bagi para Cakada bahkan bisa menjadi bumerang setelah pesta kontestasi berakhir. 

Baca juga: Wamenko Polkam Pimpin Rakor Persiapan Pilkada, BIN Diminta Gelar Operasi Intelijen Terpadu

Untuk mengatur strategi kampanye menjadi lebih efektif, Pilkada.AI memperkenalkan tiga fitur baru untuk membantu para Calon Kepala Daerah (Cakada). 

Salah satu fitur itu adalah Video Generative AI. 

Fitur itu memungkinkan pembuatan video personalisasi secara massal dalam waktu singkat. 

Denan fitur itu AI akan menduplikasi ribuan video dengan nama konstituen berbeda-beda. 

Template video juga beragam mulai dari ucapan selamat ulang tahun, khitanan, nikahan, hingga ajakan memilih. 

Dengan demikian, Cakada dapat menciptakan konten video yang menarik dan relevan untuk memperkenalkan diri mereka kepada pemilih secara cepat dan efisien.