Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai NasDem, Bestari Barus merespons pernyataan Calon Wakil Gubernur nomor urut 1, Suswono, yang menyinggung masalah etika terkait adanya tujuh politikus partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang membelot mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno. 

Bestari meminta Suswono tidak ikut campur urusan partai lain.

“Dia kan Cawagub, ngapain ngurusin partai lain harus bagaimana-bagaimana,” kata Bestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2024).

Diketahui, pada Pilkada Jakarta 2024, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung mayoritas partai politik yang tergabung dalam KIM Plus.  Sementara, pasangan Pramono Anung-Rano Karno diusung PDIP, Partai Hanura dan Partai Ummat.

Adapun satu peserta Pilkada Jakarta lainnya mendaftar melalui jalur independen yakni pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. 

Bestari mengatakan, dirinya harus merespon pernyataan Suswono tersebut karena menyeret-nyeret partai NasDem tempat ia bernaung.

Pernyataan Suswono seolah-olah partai politik yang tergabung dalam KIM Plus harus mengikuti langkah PKS memberikan sanksi kepada politikus yang mendukung pasangan Pramono-Rano.

Padahal menurut dia setiap partai memiliki mekanisme masing-masing dalam menyikapi suatu peristiwa.

“Saya tersinggung partai saya ikut terseret, partai saya ikut diseret seret seolah olah harus mengikuti apa yang dilakukan PKS,” katanya.

Baca juga: Setelah Temui Prabowo, Ridwan Kamil Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo

Bestari menyarankan Suswono lebih memikirkan pencalonannya sebagai Cawagub ketimbang mengurusi partai lain.

Alangkah baiknya, kata dia, Suswono mengurusi materi dan strategi kampanye agar tidak melakukan kesalahan yang dapat mengurangi keterpilihan.

“You kader PKS urusin aja PKS. You urusin langkah langkah kampanye, urusan materi kampanye, jadwal, jangan memyampaikan narasi yang menyakiti umat sampai harus mengklarifikasi, sampai harus minta maaf, istigfar. Jangan malah ngurusin partai lain, dia bukan bos di partai lain,” katanya.

Adanya politisi KIM yang memberikan dukungan kepada pasangan Pramono-Rano, kata Bestari menjadi pertanyaan, apakah Suswono dalam pencalonannya menjadi Cawagub DKI melakukan komunikasi yang baik dengan para politisi partai pendukungnya, atau sebaliknya.

Baca juga:  4 Hasil Survei Elektabilitas Pilgub Jakarta: RIDO vs Pramono-Rano vs Dharma-Kun

Suswono yang telah diberikan rekomendasi oleh partai partai seharusnya merangkul banyak pihak untuk memberikan dukungan.

“Barang siapa sudah memberi rerkomendasi dirangkul tapi kalau ada yang seperti ini ya jangan langsung reaksioner menegur partai politik. Ga usah panikan,” katanya.

Bestari menilai pernyataan Suswono tersebut keluar karena panik. Karena bagaimanapun dukungan tujuh politisi partai KIM sedikitnya akan berpengaruh terhadap dukungan masyarakat.

Ditambah lagi Suswono sempat mengeluarkan pernyataan yang kontroversial sehingga harus melakukan klarifikasi .

“Pasti sangat berpengarus apalagi sempat salah ngomong, apalagi ramai di Medsos sudah pasti, sehingga muncul kepanikan .Tapi harus terkendali, jangan justru membuat statement yang menjadi gaduh,” pungkasnya.

Sebelumnya Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menerima silaturahmi tujuh politisi anggota partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Pertemuan itu dilakukan tertutup di kediaman Pramono Anung di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Tujuh politisi itu menyatakan dukungan langsung untuk paslon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.Tujuh politisi itu, yaitu Muhammad Ishaq (Partai PPP), H.M Nafiudin (Partai NasDem), Ahmad Faisal (Partai PSI), Firman Abdul Hakim (Partai PPP), Riko (Partai PAN), Ahmad Syukri (PKB), dan Redim Okto Fudin (Partai PKB).

Terkait hal tersebut Suswono menyatakan kekecewaannya.

Baca juga: Sekretaris DPD Partai NasDem Cilegon Meninggal Saat Hadiri Debat Pilkada Kota Cilegon

Ia mengatakan, ketujuh politisi tersebut seharusnya tunduk pada kebijakan partai. Suswono mengatakan bahwa jika politisi PKS yang melakukan itu, maka akan diberikan sanksi tegas karena melanggar etika.

“Etikanya kalau partai sudah melabuhkan ke pasangan mana, ya seluruh perangkat, apalagi dia anggota dewan,” kata Suswono.