TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan memanggil Presiden RI Prabowo Subianto jika terbukti melanggar aturan kampanye terkait dukungannya terhadap pasangan calon Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi-Taj Yasin.  

Saat ini Bawaslu tengah menelusuri video dukungan Prabowo guna memastikan apakah ada pelanggaran pemilu.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan hasil penelusuran tim mereka akan menentukan langkah selanjutnya.  

Baca juga: Ganjar Kritik Prabowo Kampanyekan Ahmad Lutfi: Contoh Buruk, Harusnya Cuti

“Tergantung dari hasil tim, penelusuran tim. Pertanyaannya sekarang melanggar atau tidak,” ujar Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

“Baru kemudian kalau kita cari, kalau melanggar maka tentu akan kita panggil yang berkaitan dengan orang-orang yang ada dalam video," sambungnya. 

Diketahui, kampanye Prabowo dilakukan di akhir pekan. Berdasarkan Peraturan KPU pejabat negara diperbolehkan melakukan kampanye tanpa cuti.  Meski begitu, Bawaslu tetap harus memverifikasi apakah kampanye tersebut melanggar ketentuan yang ada atau tidak.

Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan memanggil pihak-pihak terkait yang ada dalam video tersebut untuk diperiksa lebih lanjut.  Namun, jika tidak ada pelanggaran, penelusuran ini akan dihentikan dan dilaporkan sebagai hasil pengawasan.

Bawaslu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2024, yang memungkinkan pejabat negara, termasuk presiden, untuk ikut dalam kampanye dengan syarat tertentu.

Syarat itu diantaranya tidak menggunakan fasilitas jabatan, kecuali pengamanan, serta mengambil cuti di luar tanggungan negara. Rahmat Bagja juga mengungkapkan pihaknya akan melakukan penelusuran selama tujuh hari terkait video dukungan kampanye Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan calon Ahmad Lutfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah. 

Penelusuran ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran aturan pemilu.

Baca juga: Ganjar Kritik Kampanye Prabowo untuk Ahmad Lutfi-Taj Yasin: Ini Contoh yang Buruk, Harusnya Cuti

“Ini disebut penelusuran karena berdasarkan informasi awal, jadi tidak ada laporan maupun temuan,” kata Bagja.

Penelusuran ditargetkan rampung dalam tujuh hari sesuai ketentuan undang-undang yang memberikan waktu tersebut bagi Bawaslu untuk menangani informasi awal sejak tim penelusuran dibentuk.

Bawaslu juga mempertimbangkan untuk memanggil ahli guna mengkaji norma-norma hukum terkait kampanye ini, khususnya yang mengatur keterlibatan pejabat negara.

“Kami akan tentukan dulu apakah normanya dilanggar atau tidak, dan memanggil ahli untuk mengkaji dalam waktu 1 hingga 3 sampai 7 hari ke depan,” kata Bagja.

Ketua DPP PDI Perjuangan(PDIP), Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait dukungan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada salah satu pasangan calon Pilkada di Jawa Tengah, Ahmad Lutfi-Taj Yasin.

Menurut Ganjar, tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena melibatkan peran presiden yang seharusnya tidak terlibat dalam kampanye tanpa cuti resmi.

Baca juga: Usut Kampanye Prabowo untuk Ahmad Luthfi, Bawaslu Ingatkan Aturan Kampanye Tanpa Cuti di Akhir Pekan

"Syaratnya apa? Harus cuti. Saya kira syarat itu tidak terpenuhi kemarin. Maka ini contoh buruk buat saya," kata Ganjar.

Ganjar menyoroti pentingnya menjaga netralitas jabatan presiden dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pernyataan ini sejalan dengan imbauan dari Komisi pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah yang menyatakan presiden tidak seharusnya terlibat dalam kampanye tanpa izin cuti.

Hal itu sebuah langkah yang dianggap Ganjar berani dari pihak KPU. Ganjar menambahkan ihwal masih ada waktu bagi Prabowo untuk memperbaiki situasi.

"Dan saya kira statement sebelumnya, kalau tidak salah di acara PAN beliau sampaikan, kasihlah pada yang muda-muda itu, saya akan jamin tidak akan ikut terlibat," ujarnya.

Ganjar juga menegaskan masyarakat akan menantikan konsistensi dari komitmen yang telah diucapkan oleh Prabowo.  

"Nah, kepercayaan seorang pemimpin pasti akan ditunggu. Jadi konsistensi dari ucapan pasti juga akan ditunggu dan kesempatan untuk memperbaiki itu, menurut saya masih ada," pungkasnya. (Tribun Network/mar/wly)