Pramono Anung Ingin Manfaatkan Bangunan di Jakarta Jadi Hunian, di Atas Sekolah Ada Co-Working Space
Pramono Anung ingin memanfaatkan gedung serta bangunan di Jakarta menjadi hunian warga
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Ditambah lagi, ia mengungkap telah berdiskusi dengan Anies Baswedan perihal gagasan mewujudkan bangunan rumah empat lantai.
"Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan walau fraksi (PDIP) saya berbeda untuk itu, bagi saya gapapa, inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta, apa yang baik kami lanjutkan baik dari Mas Anies, Bang Foke (Fauzi Bowo), dan Pak Sutiyoso. Saya berkomitmen untuk membantun itu," ucapnya.
Pramono Tanya Keseriusan Ridwan Kamil
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mempertanyakan keseriusan rencana pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, untuk memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara.
Pramono berujar bahwa Jakarta sebentar lagi tidak akan menjadi ibu kota.
“Di pusat pemerintahan, balai kota, banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu, apakah perlu dipindahkan?” tanya Pramono saat debat ketiga Pilkada DKI Jakarta malam ini, Minggu, (17/11/2024).
Selain itu, dia menyinggung Ridwan Kamil yang saat menjadi Gubernur Jawa Barat (Jabar) sempat berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate ke Tegalluar. Namun, rencana itu tidak direalisasikan.
Pramono pun bertanya apakah rencana pemindahan Balai Kota merupakan imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor urut 1.
Ridwan Kamil kemudian mengawali jawabannya dengan ajakan untuk memperbaiki tata ruang Jakarta.
“Kalau Jakarta ingin mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta,” kata mantan Gubernur Jabar itu.
“Kenapa di Jakarta Utara? Aksesnya bagus. Ancol itu punya hak 200 hektare membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru dengan achor tenant-nya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta, dari BUMD-BUMD, sehingga lahan-lahan di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global yang menjadi ciri pergaulan internasional kita,” ujarnya menjelaskan.
Dia mengatakan IKN adalah imajinasi, begitu juga wacana pemindahan balai kota.
“Realitanya kita diskusikan,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Kemudian, Pramono menanggapinya dengan kembali mempertanyakan apakah pemindahan Balai Kota itu masih diperlukan karena Jakarta sebentar lagi bukan ibu kota.
Baca juga: Dharma Pongrekun Sebut Pandemi Jadi Strategi Asing untuk Kuasai Kedaulatan Suatu Bangsa
“Dengan banyaknya gedung-gedung yang akan ditinggalkan di pusat pemerintahan di Jakarta Pusat, apakah itu masih diperlukan?” tanya Pramono.