Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktisi hukum senior, Todung Mulya Lubis meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran Polri di seluruh Indonesia untuk benar-benar menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikannya dalam Forum Demokrasi bertajuk 'Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara', di Medan, Sumatera Utara, Minggu (17/11/2024).

"Kapolri, saya minta agar polisi netral dan tidak memihak calon yang manapun di Pilkada" kata Todung.

"Kami minta polisi tak mengintimidasi, apalagi mengkriminalisasi kepala desa dan pendukung cagub yang tak mendukung (paslon tertentu)," sambung dia.

Dia juga mengingatkan betapa pentingnya peranan polisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Maka selaku praktisi hukum, Todong mengaku mencintai kepolisian dan ikut berjuang menegakkan independensi kepolisian ketika Reformasi 1998.

"Jangan lupakan, kita berhasil memisahkan militer dan polisi agar bisa fokus pada pendekatan hukum dan keadilan. Sejak saat itulah Polisi dapat peranan yang monumental dalam arsitektur ketatanegaraan kita," ujar Todung.

Baca juga: KPU Pastikan Hari Pencoblosan Pilkada Serentak 27 November 2024 Jadi Libur Nasional

Karena itu, dia berharap arsitektur ketatanegaraan yang berhasil dibangun ini jangan sampai dirusak gara-gara polisi tidak berlaku netral dalam Pilkada.

"Kalau kita berpikir sustainability, tolong Kapolri dan anggota Parcok jangan ikut campur dalam Pilkada. Biarkan para cagub berlaga dengan fair dan demokratis," tegasnya.

Todung juga mengingatkan negara membayar polisi melalui pajak dari rakyat. Maka polisi harus adil terhadap rakyat, jangan memihak orang kuat dan yang punya uang.

"Semua harus diperlakukan adil dan terhormat. Maka kepada polisi harus menjaga Pildaka Sumut yang tertib, damai, penuh kegembiraan dan tidak menjadi ajang tekanan dan intimidasi," tegasnya.

"Jagalah wibawa polisi di mata rakyat. Jangan khianati rakyat," pungkasnya.