TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja  mengingatkan agar tim kampanye dan pasangan calon tidak terlibat dalam praktik politik uang yang bisa merusak integritas pemilu.

“Politik uang saat ini dari waktu ke waktu menjadi hal yang paling rawan,” ujar  Rahmat Bagja di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

Ia berharap dari semua tim kampanye, tim pasangan calon untuk tidak melakukan ini.

"Karena hulunya kan ini teman-teman,” sambungnya. 

Bagja juga menegaskan pentingnya kesadaran bersama dari masyarakat untuk menanggapi masalah ini dengan bijak.  

Baca juga: Kader Nasdem Dicarok Pendukung Paslon Lawan, Bawaslu Sudah Prediksi Pilkada Sampang Rawan  

“Masyarakat juga jangan meminta politik uang. Jadi ini kan jadi persoalan tersendiri, masyarakat meminta, kalau mau datang memilih harus dipakai uang, itu kan tidak diperkenankan juga,” katanya.

Menurut Bagja, praktik politik uang tidak hanya merugikan demokrasi, tetapi juga melanggar hukum.

“Karena UU Pilkada jelas menyatakan baik yang memberi dan menerima itu dipidana, Pidana Pilkada,” tegasnya.

Wilayah Rawan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memprediksi beberapa daerah akan menghadapi potensi kerawanan dalam Pilkada 2024, termasuk Sampang, Bangkalan, Papua Pegunungan, Pegunungan Bintan, dan Sumatera Selatan.

Rahmat Bagja mengungkapkan ihwal wilayah-wilayah ini diperkirakan akan menjadi titik fokus kerawanan politik, mengingat tingkat kompetisi yang tinggi dan potensi gesekan antarpendukung calon.

“Kalau Madura, Sampang itu termasuk daerah paling rawan, terindeks kerawanan pilkada pada pilihan kepala daerah tahun ini, 2024,” ujar Bagja.

Ia juga menyoroti daerah lain yang perlu diwaspadai seperti Bangkalan, Nduga di Papua Pegunungan, dan daerah di Sumatera Selatan, terutama yang hanya memiliki dua pasangan calon.  

Bagja menekankan pentingnya pengawasan dan pendekatan dari kepolisian serta tokoh masyarakat untuk memastikan Pilkada berjalan dengan damai.

“Apalagi di daerah yang calon pasangannya hanya dua. Itu tingkat kompetisinya sangat tinggi,” tuturnya.

“Itu yang kami harapkan apalagi kepolisian juga untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tim kampanye, untuk saling menjaga agar keadaan kali ini berlangsung damai,” kata Bagja.

TPS Kurang Ramah Disabilitas 

Rahmat Bagja, mengungkapkan sejumlah potensi kerawanan yang mungkin terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024.  Bagja menyebutkan masalah-masalah seperti kurang ramahnya TPS terhadap disabilitas dan kesalahan pengertian terkait daftar pemilih tambahan atau pindahan menjadi perhatian utama.

“Potensi-potensi kerawanan, pertama, TPS yang tidak ramah disabilitas. Kemudian, apakah ada salah pengertian antara daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan, bagaimana yang kita temukan di form-nya,” ujar Bagja.

Bagja juga menyoroti kemungkinan terjadinya keterlambatan, yang seringkali disebabkan oleh kurang cepatnya persiapan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Selain itu, ia mengingatkan ihwal penghitungan suara di awal sebelum pembukaan TPS juga berpotensi mengalami kesalahan, seperti kehilangan suara.

Baca juga: Pilkada Sampang Telan Korban Jiwa, Bawaslu Ungkap Daftar Wilayah Berpotensi Rawan di Pilkada 2024

“Penghitungan suara di awal itu kan semua suara-suara yang masuk ke TPS dihitung kembali sebelum pembukaan TPS. Ada kehilangan satu atau bagaimana itu kemungkinan terjadi di TPS saja,” jelasnya.

Selain itu, Bagja menambahkan, masalah administratif terkait KTP juga perlu diperhatikan. Ia mengingatkan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik namun sudah melakukan perekaman tetap bisa menggunakan biodata sebagai identitas untuk memilih.

“Biodata itu sekarang kan tidak tersosialisasikan dengan baik. Oleh sebab itu, tolong teman-teman KPU, mensosialisasikan biodata itu bentuknya seperti apa,” katanya.

Saat ini, Bawaslu juga sedang melakukan simulasi untuk mengidentifikasi lebih lanjut kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi di TPS, dengan total ada sekitar 30 masalah yang diperkirakan bisa muncul.  

Kendala Hujan

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selata (Sumsel) Elen Setiadi mengungkapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumsel menghadapi tantangan berupa topografi.

Ia menjelaskan luas wilayah Sumsel menjadi yang terluas di Pulau Sumatera dengan luas 86 ribu Km⊃2; dengan topografi di sisi barat pegunungan dan di sisi timur berupa rawa. 

Selain itu, ungkapnya terdapat sembilan sungai yang menjadi urat nadi dari perkonomian. Sumsel sendiri, kata dia, berpenduduk 8,8 juta jiwa yang tersebar di 13 kabupaten, 4 kota, 241 kecamatan, dan 3.249 kelurahan atau desa.

Sedangkan jumlah pemilihnya mencapai 6.382.739 pemilih tetap dan terdapat 13.206 TPS.  "Sebagai catatan jarak paling jauh sekitar 300 Km, ini mungkin di pesisir. Kemudian waktu tempuh paling lama 7 jam. Jadi artinya kalaupun ada gangguan masih bisa diatasi dengan back up," kata Elen.

"Data geografisnya yang memang jadi catatan kami risiko hujan. Terutama nanti di pegunungan, di sungai-sungai, di pesisir, ini hujan akan sangat berpengaruh terhadap penyampaian surat suara dan sebagainya karena dikirimkan melalui perahu atau kapal. Sedangkan di pegunungan relatif aman, tidak jadi soal," sambungnya.

Untuk itu, ungkapnya pihaknya telah memetakan kembali TPS yang dianggap rawan yaitu di daerah terpencil, daerah terjal, dan tersulit.

Meski durasi distribusi logistik di daerah paling terjal mencapi 7 jam, akan tetapi pihaknya memastikan akan tetap dapat terpenuhi di hari yang sama apabila terjadi sesuatu.

Elen memaparkan daerah yang terpencil berada di Kabupaten Misi Banyuasin Kecamatan Muba Desa Sungai Medak dan Kecamatan Batanghari Leko Desa Sako Subar. Sedangkan yang terjauh, kata dia, berafa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Air Sugihan Desa Bukit Batu.

"Ini diakses melalui perahu," ujar Elen.

"Tersulit adalah di Kabupaten Lahat Kecamatan Kota Agung Desa Singapure. Dan ini sudah kami berikan asistensi khusus untuk bisa dilakukan," lanjutnya.
Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan logistik Pilkada bersama dengan Ketua KPU Provinsi.  Elen juga menyatakan logistik pemilu sudah siap untuk dikirimkan dan didistribusikan satu hari sebelum pelaksanaan dengan bantuan jajaran TNI dan Polri.

"Untuk kesiapan pengamanan dan desk pilkada. Polda Sumsel sudah menyiapkan 12.256 personel. Kemarin kami mendapatkan komitmen lagi untuk menambahkan satu pleton Brimob untuk memperkuat pelaksanaan Pilkada dan jumlahnya sedang dihitung. Kemudian dari TNI 3.244 personel. Dari Linmas ada 26.372 orang," kata Elen.

"Dan ini sudah siap semua. Kami sudah melakukan pengecekan terakhir dan semuanya tinggal dilakukan pergerakan di masing-masing tempat," sambung dia.(Tribun Network/mar/gta/wly)