TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya pencegahan konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2024.  

Ia mengingatkan agar tragedi pembacokan di Sampang tidak terulang di tempat lain. 

"Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini," tegas Gibran dalam sambutannya saat menghadiri Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Suara di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Seperti diketahui kasus pembacokan terhadap saksi pasangan calon (paslon) Pilkada Sampang 2024 nomor urut 2, Slamet Junaidi-Ahmad Mahfudz (Jimad Sakteh) terjadi Minggu (17/11/2024) lalu.

Baca juga: Pilkada Sampang Telan Korban Jiwa, Bawaslu Ungkap Daftar Wilayah Berpotensi Rawan di Pilkada 2024

Aksi pembacokan terjadi saat korban Jimmy Sugito Putra mendampingi kunjungan ke Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.

Video korban diadang warga dan dikeroyok menggunakan senjata tajam viral di media sosial.

Gibran mengimbau agar setiap potensi konflik sekecil apa pun segera diselesaikan sebelum membesar dan menimbulkan korban jiwa. 

Menurut Gibran, menjaga kondusivitas selama proses pilkada adalah tanggung jawab bersama, baik lembaga pengawas, aparat keamanan, maupun masyarakat.

"Jika ada potensi konflik, walau sekecil apa pun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa," lanjutnya.

Gibran juga menekankan pentingnya memahami keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bukan alasan perpecahan. 

Baca juga: Polisi Tangkap Satu Pelaku Pembunuhan Saksi Paslon Pilkada Sampang Madura, Pelaku Lainnya Diburu

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah hanya karena perbedaan pilihan politik.

"Indonesia ini negara besar, negara yang kaya akan keberagamannya. Perbedaan adalah kekuatan kita," tutup Gibran.

Dengan pencegahan dini dan upaya menjaga persatuan, ia optimistis Pilkada 2024 dapat berjalan aman dan demokratis. 

Gibran Rakabuming Raka juga menekankan pentingnya pengawalan penuh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.

Khususnya dalam memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi dan penanganan sengketa dilakukan sesuai aturan.  

"Jika ada sengketa pemilu, tolong dikawal penuh. Pastikan semua pihak mendapatkan haknya dan bisa mengajukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Gibran.

Gibran mengingatkan ihwal setiap tahapan pilkada, mulai dari masa tenang, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil, harus berjalan sesuai dengan ketentuan. 

Ia juga berharap semua pihak, terutama Bawaslu, dapat mengawal proses tersebut dengan tegas dan adil.

"Pastikan pelaksanaan masa tenang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terus kawal proses Pilkada ini, mulai dari pencoblosan, proses perhitungan sampai penetapan," lanjutnya.

Dengan pengawasan yang ketat, Gibran berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan rakyat. 

TNI Siapkan 7.782 Prajurit

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan akan mengerahkan 7.782 prajurit untuk mendukung pengamanan 60.571 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada Jawa Timur 2024. 

Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan alam yang tidak terduga.

Untuk itu, ia menginstruksikan personel gabungan menyiapkan rencana kontingensi dan mendirikan TPS khusus jika terjadi bencana, guna memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada. 

Agus juga menyatakan TNI mengerahkan personel serta Alutsista yang dapat merespons cepat berbagai situasi, termasuk jika terjadi bencana atau gangguan keamanan. 

"Personel TNI dari 157 ribu seluruh Indonesia yang BKO, di Jawa Timur sejumlah 7.782 personel, di mana akan ditempatkan di 60.571 TPS. Selain personel, TNI juga menyiapkan kendaraan, pesawat hercules, helikopter kemudian juga KRI," kata Agus.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa sistem pilkada yang dilaksanakan secara serentak seperti Pilkada 2024 mempunyai sejumlah kekurangan. 

Menurutnya, kekurangan pertama yakni minimnya pengawasan terhadap jalannya pilkada karena pilkada dilaksanakan di banyak daerah secara bersamaan.

"Aktornya tambah banyak, tetapi resources untuk pengawasannya ya sama saja," ujar Bima.

Bima mengatakan, kelemahan lain yang terlihat adalah isu-isu lokal tidak menjadi sorotan skala nasional. 

Hal tersebut lantaran arus informasi yang begitu deras dari 545 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2024. 

"Saya ingatkan 500 lebih kota kabupaten, dan satu sama lain saling menihilkan. Ada yang fokus ketika debat di Jakarta, semua ke sana, dan sebagainya," kata Bima. 

Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan, isu lokal yang seharusnya menjadi pembeda antara satu kandidat dengan kandidat lainnya menjadi tidak muncul. 

Akibatnya, harapan para pemilih yang menginginkan para kandidat bertarung dengan gagasan membangun lokalitas menjadi tidak terwujud karena pilkada serentak. 

"Efek dari keserentrakan ini adalah dinamika lokal yang relatif tidak terlihat atau seakan tidak ada, kapasitas pengawasan yang terbatas, tata kelola yang lebih kompleks," kata Bima.

Adapun, Pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. 

Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.(Tribun Network/den/mar/wly)