TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Didukung sepenuhnya oleh warga Jakarta untuk memimpin Ibu Kota, belum tentu didukung juga oleh DPRD DKI yang sarat kepentingan politik.

Inilah yang bisa menjadi ganjalan bagi gubernur DKI terpilih versi quick count, Jokowi, dalam menjalankan programnya membangun Jakarta.

Menurut pengamat politik Salim Said, jika DPRD DKI sering tidak mendukung kebijakan yang dibuat oleh Jokowi, maka hal itu akan jadi problem tersendiri bagi Jokowi dalam membangun Jakarta.

Situasi ini bisa saja terjadi, mengingat kursi parpol pendukung Jokowi tak sebanyak kursi parpol pendukung Foke-Nara.

"Kalau di DPRD DKI tidak dapat dukungan, Jokowi bisa menjadi bebek pincang. Jangan terlalu euforia, janji Jokowi ini bagaimana harus bisa dilaksanakan. Kalau Jokowi tak pintar-pintar, bisa bermasalah di DPRD," ujar Salim, Minggu (23/9/2012).

Lebih lanjut Salim mencontohkan Presiden SBY, yang pernah tidak mendapat dukungan penuh dari DPR dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Akhirnya, jelas Salim, SBY harus membuat kompromi politik dengan parpol-parpol yang ada di DPR.

"Setgab koalisi itu sebenarnya bagian dari kompromi politik SBY, untuk mendukung kebijakan-kebijakan SBY," terangnya.

Salim memaparkan, untuk bisa merangkul para anggota Dewan agar mendukung kebijakan eksekutif, maka seorang kepala negara atau kepala daerah harus punya political entrepreneurship.

"Ini penting, karena jika tak punya cukup dukungan di parlemen, maka (kebijakan yang dibuat eksekutif) akan diganggu terus oleh parlemen," tuturnya. (*)

BACA JUGA