TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha dan pemerintah harus serius memberi perhatian pada aksi mogok nasional yang menuntut penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing), pemberlakuan jaminan sosial, atau penolakan upah murah demi kesejahteraan hidup layak dan bermartabat.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan dalam rilis yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (3/10/2012), menyikapi aksi buruh nasional dari pagi sampai sore.

Aksi hari ini, dua juta buruh dikerahkan banyak elemen buruh seperti Majelis Buruh Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konferederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK).

Menurut Syahganda, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), tak boleh bersikap antipati terhadap gejolak aksi buruh di tanah air dan sekaligus mengabaikan aspirasi yang diperjuangkan elemen buruh.

Patut disesalkan, reaksi APINDO berlebihan selama ini dengan menyalahkan aksi dan pemogokan buruh. Mereka juga beralasan, akibat aksi ini dapat merugikan iklim investasi dunia usaha di Indonesia, dan lebih jauh bahkan diindikasikan ke arah hancurnya peluang investasi tersebut.

“Alasan itulah yang kerap digembar-gemborkan APINDO untuk mempengaruhi pemerintah, sehingga keberadaan nasib buruh tidak mendapatkan pemihakan secara jelas apakah dari pengusaha ataupun pemerintah,” ujar Syahganda.

Ia menilai, arus perkembangan investasi ekonomi di dalam negeri tak akan mengalami kemadegan hanya lantaran terkait aksi buruh. Apalagi, fenomena aksi tuntutan yang digalang buruh terjadi pula di negara-negara yang notabene sebagai negara maju.

”Iklim investasi usaha hanya bisa hancur dengan ketidakpastian hukum dan budaya suap di lingkungan pemerintah,” tegas Syahganda. Karenanya, sambung Syahganda, menyejahterakan buruh mutlak dilakukan demi majunya dunia usaha.

Dalam 10 tahun terakhir ini rata-rata pendapat ril buruh tidak mengalami kenaikan berarti, sehingga membuat kehidupan buruh semakin gelisah tentang kepastian masa depannya. Sebaliknya, yang merasakan keuntungan hanya pemilik modal.