TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menekan kemacetan di Jakarta, satu diantara solusinya adalah pembangunan rumah susun (rusun) di pusat kota dan perbaikan transportasi publik.

Hal ini dikatakan Pengamat Transportasi Agus Pambagio, yang menuturkan pembangunan rusun atau rumah tinggal di ibukota mampu menekan kemacetan. Asalkan, pembangunan rusun tersebut juga dibarengi dengan perbaikan transportasi publik seperti MRT.

“Karena jika transportasi publiknya baik tentunya orang akan naik busway dan MRT ketimbang bawa mobil. Terkait rusun, harus diperhatikan aspek dari keselamatan manusianya,” ujar Agus dalam keterangan persnya, Rabu (17/7/2013).

Ia mencontohkan, jika ibukota membuka ruang untuk pembangunan rusun yang dibarengi dengan perkantoran, pasar atau pusat belanja seperti di Singapura, tentunya pergerakan manusia akan berkurang. “Artinya, dia tinggal di rusun dan kantornya di rusun. Lalu jika ingin belanja juga di ada di rusun jadi tidak perlu membawa mobil,” terang Agus.

Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencatat kerugian akibat macet mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. Dan kecepatan pergerakan kendaraan di Jabodetabek tercatat saat ini masih 30,5 km/jam. Saat masuk Jakarta, rata-rata kendaraan hanya dapat berjalan dengan kecepatan 8,3 km/jam dari seharusnya 20 km/jam sesuai standar pelayanan minimum.

Hasil Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP) oleh JICA/Bappenas menunjukkan, jika sampai tahun 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi Jabodetabek, maka estimasi kerugian ekonomi sebesar Rp 28,1 triliun dan kerugian nilai waktu perjalanan yang mencapai Rp 36,9 triliun.

Sementara itu, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan pembangunan rumah tinggal jenis vertikal atau rusun di perkotaan sudah mendesak untuk dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka penataan kembali kawasan kumuh sekaligus mengatasi kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Pembangunan perumahan yang memakan banyak lahan sudah tidak cocok untuk kawasan padat seperti di wilayah ibukota. Vertical housing atau rumah susun merupakan pilihan terbaik. Tidak cukup dengan program bedah rumah saja melainkan harus dengan konsolidasi tanah (land consolidation)," cetusnya.

Menurut Setyo, pembangunan rusun sudah mendesak dilakukan untuk menambah ruang terbuka hijau di Jakarta sekaligus meminimalisasi bencana banjir akibat permukiman kumuh. "Program bedah lingkungan dengan melibatkan pengembang bisa dilakukan untuk membangun vertical housing. Program 1.000 menara rusunami harus kembali digalakkan di Jakarta,” tegasnya.

Sedangkan Azas Tigor Nainggolan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menambahkan, jika ingin mengurai kemacetan di ibukota bukan hanya dari sektor transportasi yang harus dibenahi. Menurutnya walaupun hunian vertikal bisa mengakomodasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat pekerja di Jakarta, tapi harus ada kesadaran agar mereka tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja.

"Perlu koordinasi semua pihak untuk mengatasi masalah di Jakarta ini. Mulai dari transportasi yang harus dibenahi, tata ruang kota dan letak pemukiman, sampai infrastruktur yang harus dibenahi. Jalan rusak sering menjadi penyebab kemacetan tertinggi di Jakarta,"katanya.