Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menyatakan, maraknya kasus kekerasan seksual pada anak, seharusnya membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Jakarta Timur sebagai wilayah yang berbatasan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor sebagai pilot project Kota Layak Anak.

Hal tersebut dapat terlihat dari angka kekerasan seksual pada anak dalam rentang Januari hingga Juni 2013 di Jabodetabek telah terjadi 357 kasus. Dari data yang dipantau Pusat Data dan Informasi Komnas PA hingga pertengahan tahun 2013, perkosaan merupakan kasus yang mendominasi kekerasan seksual pada anak, yakni sebanyak 280 kasus. Selebihnya merupakan kasus pencabulan, dan lainnya seperti sodomi, inses, dan lainnya.

Dari data tersebut juga terungkap, dibanding wilayah lain, Jakarta Timur menempati urutan tertinggi sebagai wilayah yang rawan terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Pasalnya, dari 662 kasus kekerasan seksual dialami oleh anak di wilayah Jabodetabek pada 2012 lalu, 576 kasus di antaranya terjadi di wilayah Jakarta Timur.

"Sebab masalah yang sesungguhnya adalah kekerasan seksual pada anak yang cukup marak terjadi di wilayah Jakarta Timur. Seharusnya Jakarta Timur ditetapkan sebagai Kota menuju ramah anak," kata Arist, Minggu (21/7/2013).

Dengan ditetapkan sebagai pilot project Kota Layak Anak, Arist berharap dapat memperbaiki kondisi Kota Jakarta Timur agar lingkungan sosialnya lebih ramah terhadap anak. Pemerintah harus memberikan sejumlah program hingga ke tingkat rukun tetangga untuk mengendalikan kekerasan pada anak.

"Peran serta masyarakat di wilayah Jakarta timur juga harus bergerak. Tentunya diharapkan perangkat RT bisa intervensi ke setiap masalah yang dihadapi anak, sehingga kekerasan pada anak bisa dikendalikan lebih dini," jelasnya.

Arist juga menyayangkan sikap Gubernur DKI Joko Widodo yang justru menetapkan Jakarta Utara sebagai Kota Layak Anak dengan indikator terdapat banyak tempat bermain dan rumah singgah bagi anak jalanan di wilayah itu. Padahal, indikator tersebut tidak merepresentasikan masalah yang sesungguhnya.

Dengan menetapkan Jakarta Utara sebagai kota layak anak, Pemerintah Provinsi DKI pun tak melanjutkannya dengan program pengendalian kekerasan pada anak di daerah itu.

"Saya tidak tahu konsepnya seperti apa, indikatornya apa. Tapi yang pasti, jangan Kota Layak Anak itu ditetapkan di wilayah yang sudah aman. Karena kalau tidak dikendalikan, kekerasan pada anak akan terus terjadi," lanjutnya.