TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menilai setiap Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam persoalan yang terjadi di kawasannya. Ketika Pemerintah Pusat turun tangan, Pemerintah Daerah tetap memiliki tanggung jawab

Terkait yang terjadi di Jakarta, JK membeberkan persoalan Jakarta yang sampai saat ini masih bergulat dengan permasalahan banjir sedikit banyak akibat pemerintahan ibukota periode sebelumnya tidak melakukan porsi tugasnya secara baik dalam beberapa program termasuk 1.000 tower yang dicetuskan pemerintah pusat. Atas hal itu, JK menyiratkan Pemerintahan Foke tak responsif.

"Waktu zaman Foke itu justru tidak mau (kerja sama), kalau dulu Foke cepat membebaskan tanah, cepat membangun tidak ada masalah seperti ini. Hanya waktu itu pemerintah daerah tidak responsif sama sekali," ujarnya di Kantor Pusat PMI, Jakarta, Minggu (19/1/2014).

Ia mengatakan, untuk dapat berjalan secara baik, sebuah program harus mendapat sokongan dari semua pihak, apakah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Terkait proyek 1000 tower, ia meyakini jika pemerintah telah menyediakan rumah susun bagi warga, mereka yang tinggal di bantaran sungai akan dengan sendirinya pindah sehingga penataan sungai dapat dilakukan.

"Kalau misalnya 10 hektare dengan rumah susun bisa hanya 1 hektare, 9 hektarenya bisa buat daerah resapan. Makanya saya katakan 1.000 tower perlu untuk menyelesaikan masalah Jakarta," katanya.