TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi, Jakarta akan tetap kebanjiran tahun ini. Dikatakan banjir akan terjadi bila hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi.

Apalagi, kata dia, beberapa kegiatan pembangunan untuk mengantisipasi masalah banjir, seperti normalisasi sungai dan pembagunan waduk, masih dalam tahap proses pengerjaan.

"Kalau hujan turun masih dalam volume besar, kita masih banjir tahun ini. Karena tahun ini kita baru melaksanakan kegiatan antisipasi banjir. Pembangunan sheetpile (dinding turap beton di sungai) baru jalan. Terus saya baru mau suruh pengembang pasang pompa. Ini saya baru tanda tangan," katanya di Balaikota Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Sementara mengenai rencana pembangunan dinding raksasa (Giant Sea Wall) dan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, Basuki menyatakan sampai saat ini, Pemerintah Provinsi DKI masih membahas kontrak perpanjangan izin reklamasi pulau yang disampaikan pengembang.

Dalam draft kontrak yang diajukan, katanya lagi, ada klausul yang menyatakan lima persen dari hasil reklamasi pulau akan diserahkan ke Pemprov DKI.

Meski begitu Basuki mengaku tidak mau klausul tersebut berhenti sampai di situ saja, karena ia mengaku ingin agar klausul 5 persen itu berada di luar fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum).

"Saya minta lima persen dari tanah di luar fasos-fasum. Kalau cuma 5 persen, nanti mereka menafsirkannya itu yang mau dibuat fasos-fasum. Saya mau revisi kalimat itu," jelas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Akhir bulan lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menandatangani nota kesepahaman kerja sama dalam upaya normalisasi sungai yang ada di Jakarta.

Dalam acara yang dilakukan di Balaikota Jakarta, Jumat (30/5/2014), Pemprov DKI diwakili oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sedangkan Dirjen SDA Kementerian PU diwakili Direktur Jenderal SDA Mohammad Hasan.

Menurut Jokowi, ke depannya Pemprov DKI dan Kementerian PU akan bekerja sama dalam pembagian tugas.

Jika Kemen PU berperan pada kegiatan fisik,maka Pemprov DKI akan berperan pada proses pembebasan lahan.

"Ada 22 kilometer yang akan dikerjakan. Bagian kita di pembebasan lahan, bagian Pak Dirjen di masalah yang berkaitan dengan fisiknya, konstruksinya, pendalamannya, pelebarannya," kata Jokowi saat masih aktif sebagai gubernur.