TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus menggulirkan isu permainan anggaran APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 disaat DPRD DKI mulai menelisik pelanggaran dirinya terkait penyerahan dokumen APBD DKI Tahun Anggaran 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut terus mengungkit pengadaan alat suplai daya bebas gangguan atau Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah dengan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk satu sekolah.

Ahok menduga pengadaan tersebut merupakan anggaran yang dititipkan DPRD DKI kepada dinas pendidikan. Untuk itu mantan Bupati Belitung Timur ini meminta dinas pendidikan untuk menjelaskan kepada masyarakat fakta yang sebenarnya.

"Dinas itu (pendidikan) harus membuat pengakuan. Kalau dia tidak ada pengakuan, berarti dia bisa kena (terjerat hukum). Kalau dia tidak mau buka mulut kalau ini dititipin DPRD, nanti yang tanggung jawab masuk penjara ya dinas," ungkap Ahok di Balai Kota, Jumat (27/2/2015).

Pria yang pernah duduk di Komisi II DPR RI ini menganggap pengadaan UPS bukan sesuatu yang mendesak sehingga tidak perlu menghabiskan uang miliaran rupiah untuk membelinya. Bila Kepala Sekolah terlibat dalam pengadaan tersebut, Ahok pun mengancam akan memberikan sanksi tegas.

"Kalau ada kepala sekolahnya yang ini dia minta beli, maka kami akan pecat kepala sekolah," ucap Ahok.

Ahok merasa heran bila anggaran pendidikan sebesar 28 persen dari DPRD DKI Jakarta justru habis akibat banyak proyek titipan.

"Kita menghabiskan 28 persen APBD untuk pendidikan, sesungguhnya bukan untuk pendidikan tahu tidak? Itu lebih banyak titipan-titipan, namanya pokir atau pokok pikiran DPRD," ujarnya.