TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama meminta maaf kepada Mendagri karena telah menyuguhkan tontonan politik yang memalukan. Maksudnya yakni mengenai kisruh antara dirinya dengan DPRD terkait APBD 2015 DKI Jakarta.

"Saya pribadi dan atas nama Pemprov DKI mohon maaf karena ada kejadian tontonan politik yang memalukan," kata Ahok di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur itu juga meminta maaf kepada jajaran SKPD PNS DKI Jakarta, sebab dengan adanya polemik ini, tunjangan dinamis dan statis yang seharusnya sudah cair saat ini, justru terkendala.

Menurut Ahok, polemik ini berawal dari temuan pihaknya atas besarnya sisa lebih penggunaan anggaran DKI pada 2014 dan anggaran 'siluman' yang bermunculan selama beberapa tahun terakhir dalam APBD DKI Jakarta.

Karena itu, untuk penghematan dan memberantas prakter korupsi di DKI, dia berharap tak ada lagi silpa di tahun 2015 ini. Sebab silpa tersebut yang menjadi peluang untuk dikorupsi.

"Tahun 2014 contohnya. Silpa itu akibat banyak anggran siluman yang tidak pantas, walaupun beberapa ada yang tetap membelanjakan. Jadi di 2015 kami berusaha untuk tidak ada silpa. Saya sempat mau diinterpelasi, angket tahun (2014) itu, untung saya pintar kalau itu diangket nangkapnya Jokowi," ujarnya dengan tersenyum.

Untuk diketahui, di awal tahun 2014 sampai menjelang Pilpres, Gubernur DKI masih dijabat oleh Joko Widodo, yang kini telah menjadi Presiden Indonesia.