TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisruh APBD DKI yang berujung penolakan RAPBD DKI Tahun 2015 yang dilakukan DPRD memiliki hikmah tersendiri.

Apalagi saat ini DPRD akan lebih fokus mengawasi karena APBD 2015 akan disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak mau kisruh APBD kembali terulang di tahun-tahun berikutnya yang menyebabkan eksekutif dan legislatif seperti beradu.

"Kita prinsipnya cuma satu bagaimana masyarakat menikmati APBD yang ada, karena ini sudah lama juga (program-program) tidak terlaksana," ujar Prasetio di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).

Ke depan impian Jakarta Baru bisa terwujud. Pria yang akrab disapa Pras ini pun menegaskan dirinya akan senantiasa mendukung bila APBD bisa dinikmati warga DKI.

Kehadirannya di Kemendagri dalam rangka pengawasan, meskipun APBD DKI akan disahkan dengan Pergub dirinya mengaku puas.

"Saya melihat seperti ini saya puas, mana yang benar mana yang tidak benar, kan kelihatan sekarang. Harusnya Pak Gubernur berterimakasih kepada saya, kalau tidak ada masalah ini, tidak akan terbongkar virus yang sudah lama yang ada di Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.

Dikatakan dia, virus yang selama ini menggerogoti APBD DKI tidak diketahui. Tetapi dengan perseteruan APBD 2015 akhirnya menjadi ketahuan siapa orang-orangnya.

"Pak gubernus saja tidak tahu apalagi saya. Pak gubernur pernah jadi bupati kalau saya tidak pernah jadi bupati, cuma jadi cross boy saja, jadi Alhamdulilah ini ada jalan keluar antara eksekutif dan legislatif ini adalah mitra," ucapnya.