Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purna merasa diperlakukan tidak adil, karena selama panitia angket bekerja tidak pernah menghadirkan dirinya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dituduhkan.

"Kalau sesuai konstitusi kalau anda sudah hak angket sudah punya hasil pilihannya lanjutkan ke hak menyatakan pendapat. Kan anda sudah nyatakan saya melanggar undag-undang walaupun secara pribadi menurut saya tidak adil," ungkap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Rabu (8/4/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan bila DPRD berseteru dengan dirinya dan menuduh dirinya menipu dengan memalsukan anggaran, seharusnya untuk pembuktian dirinya dipanggil DPRD untuk dimintai penjelaskan. Sekaligus bisa memaparkan anggaran Rp 12,1 triliun yang dianggap sebagai hasil pemotongan anggaran APBD.

"Kalau saya (dianggap) palsu kenapa tidak panggil saya hak interpelasi, tidak mau nggak jadi. Langsung angket. Angket juga saya udah minta, dipanggil saya dong, biar saya jelasin, biar saya kasih muka kalian malu," katanya.

Ahok awalnya seusai paripurna mendengarkan pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, dirinya akan diundang untuk mendengarkan hasil panitia angket.

"Saya sudah katakan pada pimpinan sama Pak Taufik, kok tidak mengundang saya. Undang saya dong," ucapnya.