TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI selama ini tidak mampu menggunakan anggaran APBD secara baik, sehingga meskipun anggaran APBD DKI mencapar Rp 70 triliun tetapi hasil pembangunannya nyaris tidak terlihat.

"Saya pikir-pikir apa yang salah dengan negeri ini. Saya mulai evaluasi. Kalau saya menganggarkan APBD 2,5 tahun ke belakang saya, hampir bapak-bapak ibu-ibu tidak melihat apa-apa di belakang saya. Tidak jadi apa-apa karena memang mereka (PNS) tidak terbiasa memakai duit dengan benar," ucap pria yang akrab disapa Ahok saat memberikan sambutan dalam Peresmian Gedung Pengelolaan Lumpur (Decanter) Produksi Air Bersih PT Aetra Air Jakarta di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2015).

Dikatakannya, uang DKI selama ini dopakai oknum pengusaha yang mengarang membeli sesuatu untuk membuat sesuatu.

Sehingga saat e budgeting diterapkan di Jakarta dengan menggunakan harga plafon yang benar rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI tidak bisa mengajukan tender.

"Lebih dari 60 sampai 70 persen tidak bisa, makanya selama ini menjadi pejabat itu hanya terima bersih. Jadi pengusaha yang rancang yang bikin semua, terus tanda tangan lalu bagi-bagi. Itu di Jakarta," ungkapnya.

Ahok sudah tahu bagaimana jajarannya bekerja saat ini sehingga ia tidak khawatir anggaran APBD tahun ini tidak terserap, karena bisa dialihkan untuk membeli aset seperti tanah serta menyuntikan anggaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terhadap BUMD.

Memasuki pertengahan tahun baru empat program yang sudah dilelang, sementara ribuan program lainnya masih dalam proses dan sebagiannya belum dilelang sama sekali.

"Tahun ini saya santai saja, anggaran tidak terserap biar saja. Hanya saja, pegawai-pegawai yang mengulur waktu ini yang bikin saya marah," kata Ahok.