TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Marsudi mengecam kehadiran TNI pada penggusuran hunian di bantaran kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (20/8) lalu.

"Kami mengecam adanya TNI di Kampung Pulo waktu bentrok kemarin. Tidak seharusnya ada militer disana, kami mengecam hal tersebut," ujar Marsudi di kantor LBH Jakarta, Jakarta, Minggu (20/8/2015).

Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi daerah lain saat melakukan penggusuran di wilayah mereka, karena DKI Jakarta merupakan contoh bagi daerah lain di Indonesia.

"Gubernur Jakarta telah menyalahi aturan dan daerah lain juga akan mencontoh Jakarta karena menghadirkan tentara dalam proses penertiban," tambahnya.

Selain itu, perwakilan Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa sudah ada 17 penggusuran di Jakarta yang menghadirkan tentara sebagai aparat pengamanan. Al Araf meminta agar seluruh kegiatan TNI saat membantu pengamanan tersebut diaudit oleh BPK.

"Kami minta BPK mengaudit kegiatan BPK tersebut. Kami melihat adanya indikasi pemberian hibah sebesar Rp. 30 miliar dalam kegiatan TNI sebagai perbantuan di wilayah sipil," kata Al Araf