TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka kasus UPS, Fahmi Zulfikar menyayangkan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta yang baru memanggilnya hari ini, Rabu (3/2/2016).

Fahmi mengatakan, menurutnya sudah tidak pas lagi bicara soal etika setelah pengadilan berlangsung. Apalagi dia sudah memberikan keterangan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Bukannya basi, tapi saya rasa sudah tidak pas," ujar Fahmi setelah menjalani rapat Badan Kehormatan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Fahmi mengungkapkan, apa yang dibahas di Badan Kehormatan sudah semuanya disampaikan di pengadilan.

"Kenapa tidak dengar saja di pengadilan? Seharusnya, (BK mengundangnya) sebelum saya memberikan kesaksian dong di pengadilan," kata politisi dari Partai Hanura tersebut.

"Di pengadilan kan kita bicara hukum, kalau saya dinyatakan bersalah di pengadilan, buat apalagi bicara soal etika, kan logika itu," tegasnya.

Sebelumnya, dalam dakwaan terdakwa kasus UPS, Alex Usman, disebutkan bahwa Fahmi Zulfikar meminta fee sebesar 7 persen dari total pengadaan UPS sebesar Rp 300 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014.

Pada saat itu, Fahmi Zulfikar merupakan anggota Komisi E DPRD DKI. Fahmi merupakan salah satu tersangka perkara UPS.

Selain dia, ada tiga orang yang telah menjadi tersangka, yakni Firmansyah dan dari pihak eksekutif, Alex Usman, dan Zaenal Soleman.