Delapan Bakal Calon Gubernur DKI Bicara soal Penertiban Kalijodo
Delapan nama bakal calon Gubernur DKI Jakarta memberikan pandangan yang berbeda soal penertiban Kalijodo.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Dewi Agustina
Adhyaksa menyatakan tidak setuju bila warga Kalijodo di relokasi. Menurutnya, tata kelola harus dilakukan secara komprehensif. Seharusnya, kata Adhyaksa, warga Kalijodo ditingkatkan keimanannya, serta diajari untuk membangun rumah tangga dengan baik.
"Harus komprehensif dan tidak boleh ada relokasi. Itu bisa kerjasama dengan Kementerian Sosial," katanya.
Relokasi dirasa tidak tepat karena Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kalijodo bisa mencari tempat lain untuk 'berjualan'.
"Kalau direlokasi mereka akan cari daerah lain," imbuh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.
7. Mohamad Sanusi: Belajar dari Sutiyoso
Pemerintah Provinsi DKI telah memiliki pengalaman mengubah wajah lokasi pelacuran terbesar se-Asia Tenggara, Kramat Tunggak.
Untuk itu, Pemprov DKI hanya perlu mengikuti cara Gubernur ke-14 DKI Jakarta Sutiyoso menertibkan Kramat Tunggak untuk menertibkan Kalijodo.
"Pemprov harus belajar dari pengalaman Pak Sutiyoso. Kalijodo itu masih kecil lokasinya Kramat Tunggak itu, bisa tiga sampai empat kali lebih besar dari Kalijodo. Tapi lihat sekarang bisa jadi Jakarta Islamic Centre tanpa harus huru-hara tanpa kisruh," kata bakal Calon Gubernur dari Gerindra, Sanusi.
8. Marco Kusumawijaya: Tunggu Dua Tahun
Aktivis dan pengamat perkotaan berpendapat, untuk solusi Kalijodo yang terbilang kompleks membutuhkan waktu. Relokasi harus dilakukan secara persuasif.
"Saya adalah orang yang berpikir solusi memakan waktu. Saya tidak mau memakan korban. Enggak apa-apa memakan waktu dan prostitusinya tetap berjalan. Toh mereka sudah berjalan puluhan tahun. Kalau nunggu satu sampai dua tahun enggak apa," ujar Marco.