TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan warga Kalijodo, Leonard Eko menyatakan bahwa warga Kalijodo saat ini tidak membutuhkan rumah susun untuk tempat tinggal, jika mereka digusur oleh pemerintah daerah.

Namun mereka membutuhkan uang pengganti pajak bumi dan bangunan (PBB) selama mereka tinggal di Kalijodo.

"Untuk apa rusunawa? Kami tidak perlu rusunawa, kembalikan saja uang PBB kami. Itu jauh lebih baik, ketimbang harus tinggal di rusun," ujarnya di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Dia justru mempertanyakan keberadaan rusun dari pemerintah yang masih belum layak untuk ditinggali.

Lagipula, mereka hanya diberikan rusun untuk sewa, bukan untuk dimiliki oleh warga Kalijodo.

Leonard juga menjelaskan, jika Kalijodo akan direlokasi ke rusun dengan alasan jalur hijau, dia meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi mengenai wilayah mana saja yang akan dijadikan jalur hijau.

Pasalnya, di Kalijodo sudah banyak bangunan yang didirikan, lagipula banyak wilayah yang di Jakarta, yang seharusnya diperuntukkan menjadi lahan hijau, malah dibangun mal dan apartemen.

"Apa kabar itu Season City yang harusnya lahan hijau, lalu di Pluit juga sama saja. Monyetnya sekarang pada keluar karena tidak ada makanan lagi, karena dibangun perumahan," katanya.