Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai kinerja anak buahnya buruk.

Terutama dalam pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok mengatakan masih ada oknum yang korupsi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta.

Semisal dalam pencatatannya terdapat aset, tapi tidak ada surat.

"Makanya saya suruh dia catet pencatatan tapi gagal. Kenapa karena masih ada oknumnya. Sampai sekarang pasti masih ada oknumnya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Hingga akhirnya rotasi jabatan dilakukan di lingkungan Pemprov DKI.

Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aset milik Pemprov DKI yang hilang lantaran selalu kalah apabila digugat pihak swasta maupun warga.
Contohnya kata Ahok seperti pada kasus yang terjadi di Bidara Cina, Jakarta Timur.

"Soal tanah kita selalu kalah. Datang ke pengadilan enggak mau bawa bukti. Sama kayak kasus misal Bidara Cina," imbuh dia.

Warga Bidara Cina melayangkan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015.

Gugatan dilayangkan lantaran penggusuran dilakukan tanpa sosialisasi.

"Mungkin dia (oknum di DKI) bisik-bisik orang luar, 'diperluas' bisa gugat nih. Karena lebih puas. Itu saya katakan di sini banyak oknum," jelas Ahok.

Setelah kalah karena gugatan yang diajukan warga Bidara Cina, Pemprov DKI akan mengajukan kasasi.

Atas gugatan tersebut membuat proyek sodetan Sungai Ciliwung terhambat pembebasan lahan.