TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPU DKI, Sumarno mengatakan telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Bawaslu untuk memetakan wilayah yang dianggap rawan adanya penolakan warga terhadap salah satu pasangan calon saat kampanye Pilkada.

"Kita sudah melakukan komunikasi, dan sudah dipetakan beberapa titik rawan penolakan, kita pastikan untuk kegiatan kampanye berjalan aman," ujar Sumarno dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, (12/11/2016).

Namun menurut Sumarno meski pengamanan terhadap pasangan calon diperlukan dan penting.

Namun pengamanan yang dilakukan janganlah terlalu berlebihan.

"Pengamanan janganlah berlebih seperti terjadi sesuatu yang genting," katanya.

KPU sendiri menurut Sumarno menyerahkan pengamanan ke Polda Metro Jaya.

Sumarno menambahkan apabila pengamanan yang dilakukan berlebihan maka akan merugikan pasangan calon sendiri.

"Kalau terlalu berlebihan, terlalu dekat akan merugikan calon sendiri‎," ujarnya.

Sumarno menghimbau agar warga tidak melakukan penolakan terhadap pasangan calon yang kampanye.

Setiap pasangan calon memiliki hak untuk menyampaikan program dan visi-misinya dalam pencalonannya di Pilkada Jakarta 2017 mendatang.

"Ini tidak boleh terjadi lagi. Semuanya (pasangan calon) memiliki hak untuk kampanye," katanya.

Sebelumnya pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mendapat penolakan warga saat melakukan kampanye.

Terakhir penolakan terjadi saat Ahok berkampanye di Kedoya Utara, Jakarta Barat, Kamis lalu. Penolakan tersebut bukan untuk pertama kalinya.

Pada pekan pertama kampanye, penolakan warga bahkan menyebabkan Ahok dievakuasi menggunakan angkot di wilayah Rawa Belong, Jakarta Barat.