Aksi 'Kita Indonesia' Berakhir Berantakan, Plt Gubernur Berikan Surat Peringatan Tertulis
Penyelenggara aksi sebelumnya sudah menjanjikan bahwa mereka mengenakan pakaian serba putih dan tidak ada atribut politik.
Editor: Hendra Gunawan
Selain itu, dia juga menampik apabila kegiatan itu dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Oleh karena itu, seluruh peserta dilarang membawa atribut Pilkada, namun sebagian peserta beratribut parpol, seperti pakaian dan bendera.
"Tidak ada sama sekali dengan Pilkada DKI, kita tidak menyatakan dukungan ke arah siapa, kita menyatakan Indonesia," kata dia.
Icky mengatakan parade kemarin juga turut dihadiri dari perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Keagamaan Konghuchu, Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Tanggung jawab
Dalam kesempatan kemarin, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak semua pihak memberikan semangat kepada pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Di atas panggung, ia mengatakan perbedaan adalah hal biasa dalam masyarakat dan pemerintahan, tetapi persatuan dan kesatuan harus dijaga.
Paloh juga menyatakan siap bertanggung jawab jika aksi 'Kita Indonesia' dinilai melanggar aturan. "Coba tanyakan ke Plt (Plt Gubernur DKI --Red). Barangkali kalau melanggar, kami siap menerima konsekuensinya untuk kebaikan yang kita rasakan," katanya
Paloh menerangkan, partai dan atributnya yang hadir dalam parade tersebut karena partai berperan dalam aspek kehidupan kebangsaan. Partai tidak berperan di DPR saja. "Apa partai berani duduk saja, tak boleh itu," tegasnya.
Ia mengklaim parade kemarin tidak mengganggu masyarakat yang ber-Car Free Day (CFD). "Apalah artinya CFD dibandingkan dengan persatuan bangsa ini. Sejujurnya itu yang saya katakan. Jadi yang mau CFD boleh, mau sedikit menari boleh," ucapnya. (suf/nis/rio/fia/wly)