TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyayangkan adanya bus Transportasi Jakarta yang disewa oleh partai politik.

Sejumlah bus Transjakarta disewa oleh Partai Nasdem untuk mengantarkan aksi 'Kita Indonesia', yang berlangsung di area hari bebas kendaraan bermotor, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016) pagi.

Ahok berharap, Direktur Utama PT. Transjakarta Budi Kaliwono dapat menjatuhkan sanksi kepada operator yang menyewakan busnya ke Partai Nasdem.

"Tidak boleh (di sewa) itu, kita akan kenakan sanksi kepada PPD. Saya udah baca berita juga, harusnya si dirut dia ngerti, secara profesional akan dikenakan sanksi," ucap Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Ahok yang tengah cuti kampanye jelang Pilkada, mengaku tak tahu sanksi apa yang sekiranya diberikan Transjakarta ke operatur bus PPD.

Ahok mengatakan sanksi ringan bisa berupa denda hingga cabut kerjasama dengan operator bus.

"Saya tidak tau (sanksinya apa), itu bisa motong duit, bisa cabut dia saya nggak tahu. Yang saya baca itu PPD yang nyewain," kata Ahok.

Ahok meminta awak media menanyakan langsung ke Dirut Transjakarta mengenai sanksi apa yang akan diberikan.

Ini dikarenakan Ahok sudah tidak dapat menyetir Dirut Transjakarta lantaran sedang cuti kampanye.

"Saya tidak campur ya, saya sudah bukan lagi dinas. Saya yakin di dirut kalau dia profesional dia akan kasih sanksi ke PPD," kata Ahok.