Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Lakukan Pelanggaran, Polda Metro Jaya Tegur Panitia Penyelenggara 'Kita Indonesia'

Ini karena kegiatan itu menyimpang dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Lakukan Pelanggaran, Polda Metro Jaya Tegur Panitia Penyelenggara 'Kita Indonesia'
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa yang tergabung dalam Aliansi Kebhinekaan mengikuti parade "Kita Indonesia" di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/12/2016). Parade yang dimeriahkan atraksi budaya itu bertujuan mengawal dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta mengingatkan masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman, juga dalam kehidupan beragama. TRIBUNNEWS/IRWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajaran Polda Metro Jaya melayangkan surat teguran kepada pihak panitia penyelenggara kegiatan 'Kita Indonesia' pada Minggu (4/12/2016).

Ini karena kegiatan itu menyimpang dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

"Polda memberi teguran penyelenggara. Kami sudah memberikan teguran tertulis atas kegiatan menyimpang dari Pergub itu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin (5/12/2016).

Sebelum digelarnya aksi 412 kemarin di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, panitia penyelenggara mengirimkan surat ke Polda Metro Jaya untuk meminta perizinan karena hendak mengadakan kegiatan budaya.

"Kami menerima pemberitahuannya dan kami juga minta ada surat dari Dishub juga karena itu kan bertepatan dengan CFD. Setelahnya, kami rapat dengan panitia," ujarnya.

Sesuai ketentuan Pergub DKI nomor 12 tahun 2016, kegiatan 412 yang digelar bersamaan dengan CFD itu, polisi menyampaikan kepada panitia untuk tidak diperkenankan orasi politik dan hasutan berbau SARA.

Berita Rekomendasi

"Panitia sepakat dan bilang tak ada panggung dan orasi. Setelah ada surat izin, kami melakukan pengamanan di sana," tuturnya.

Namun, saat kegiatan itu digelar, justru terdapat atribut partai politik dan bendera. Bahkan, ada pula panggung-panggung yang dijadikan tempat orasi. Itu melanggar Pergub tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas