"(Kepala dinasnya) perlu dievaluasi. Mungkin juga (akan kita ganti kadisnya)," kata dia beberapa waktu lalu.

Ahok menekankan penggunaan sistem online untuk menanggulangi pungli.

"Sudah kami terus tekankan pakai sistem elektronik. Sudah mulai seharusnya dari tahun lalu," kata Ahok.

Melalui sistem pemakaman online, masyarakat bisa mengecek ketersediaan lahan makam di semua TPU yang ada di Jakarta.

Makam yang sudah terisi dan makam yang masih kosong akan terlihat melalui data yang ada di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI.

"Kita temukan banyak sekali makam-makan yang fiktif. Jadi ada batu nisan segala macam‎ itu belum pasti itu ada isinya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016) lalu.

Ahok menyatakan kebanyakan makam fiktif terjadi di barisan depan setiap pemakaman.

Bila ada orang yang ingin memakamkan di depan, tinggal melakukan lobi-lobi dengan petugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

"Jadi ada batu nisan belum pasti itu ada isinya, makanya kalau ada yang nyogok, ditaruh di depan. Makanya kita sekarang mau petakan, kita udah ada sistemnya, nanti keliatan, siapa yang minta," kata Ahok.

Makam Fiktif dibantah

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati sebelumnya membantah kalau ada makam fiktif.

Menurutnya itu terjadi dulu tapi sekarang sudah tak ada.

Ia mengaku pernah mendapat permintaan dari seorang warga yang memesan lahan makam untuk orang tuanya yang belum meninggal.

Ratna menyampaikan hal itu ketika menanggapi adanya makam fiktif di sejumlah tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta.