TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi pengumpulan satu juta KTP dan tanda tangan dilakukan dalam unjuk rasa "Solidaritas Untuk Ahok" yang dilakukan di depan Balaikota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).

Ribuan warga yang mengenakan pakaian serba hitam menempelkan KTP dan membubuhkan tanda tangan di atas spanduk putih sepanjang 1 x 10 meter.

Spanduk yang mampu memuat 5 ribu KTP dan tanda tangan itu ditujukan kepada beberapa pejabat negara sebagai permintaan untuk bebaskan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari vonis 2 tahun penjara.

Jika KTP dan tanda tangan yang dikumpulkan sudah mencapai angka satu juta maka akan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Komisioner KPK Novel Baswedan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.

Koordinator komunitas Silent Majority yang menginisiasi aksi unjuk rasa tersebut, Febriyanto mengatakan pengumpulan KTP itu dilakukan untuk mendesak pemerintah mewujudkan keadilan di Jakarta.

"Keadilan itu terwujud jika Ahok dibebaskan. Kami dulu diam, tapi kini bergerak melihat kekacauan di mana sistem hukum melakukan diskriminasi, Ahok ditangkap sementara penista agama lainnya masih bebas," ungkapnya.

Oleh karena itu ia meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegakkan keadilan dan menciptakan suasana damai.

"Jangan mau terbungkam nyatakan kebenaran. Untuk mewujudkan keadilan itu kami minta Presiden Jokowi, Pak Wiranto, dan Pak Tito Karnavian bebaskan Ahok,"katanya.

Aksi unjuk rasa juga diwarnai massa dengan memakai pakaian serba hitam, pembagian bunga, pertunjukan musik, dan sejumlah orasi.

Massa melakukan aksi sejak pukul 08.00 WIB hingga 09.25 dan bubar secara damai serta diakhiri pembersihan sampah di sekitar lokasi demo.