Sebelum menjadi politisi dan anggota dewan, Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Koperasi dan UMKM HIPMI 2016-2019 ini, diketahui sebagai seorang entrepreneur asal Tangsel.

Sampai saat ini, ia masih memimpin usaha bernama PT. BJP Expo, yang bergerak di bidang exhibition, pameran, custom booth, dan event organizer.

Ia sudah mendata komponen anak-anak muda di Tangsel. Sebetulnya, kata Syawqi, bukan hal berat mendata ini.

Tangsel punya 7 kecamatan. Misalnya, kata Syawqi, di Kecamatan Pamulang dan Ciputat, kebanyakan asal anak-anak muda tersebut dari sektor mana saja.

“Apakah dari profesional muda atau komunitas kreatif? Kami data potensinya. Kami bangun dari top -down hingga bottom-up. Untuk bottom-up, kemauan mereka apa, sih ? Yang membedakan SDM anak muda dengan yang di bawah itu adalah punya banyak kemauan dan opsi. Kami menyesuaikan dalam hal regulasi dan persiapan program kegiatan untuk mereka,” ungkap pria 32 tahun ini.

Ketua Bidang Pemuda dan Kaderisasi Partai Gerindra DPC Tangsel ini, mengimbau, jangan sampai pemerintah melaksanakan kegiatan yang anak mudanya tak tertarik.

“Mereka dilatih, misalnya kegiatan konvensional. Sedangkan di nasional, punya revolusi digital. Kita enggak bisa lepas dari demografis dan sektor pendidikan. Sebab, anak-anak muda Tangsel, indeks pembangunan manusianya paling tinggi se-Provinsi Banten. Rata-rata sudah lulus kuliah dan melek politik,” ungkapnya.

Inilah pentingnya anak muda. Diketahui, Kota Tangsel, dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Pendapataan asli daerah, kata Syawqi , diperoleh dari sektor perhotelan dan restoran atau rumah makan. Terutama kuliner.

Selain program kepemudaan, Syawqi, juga menyoroti persoalan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sistem ini, diketahui, memicu kekacauan di sejumlah daerah. Tak terkecuali di wilayah daerah pemilihan (dapil) Syawqi di Pamulang.

“Selain program utama yaitu anak muda, masalah kedua adalah pendidikan di Kota Tangsel. Di sini menerapkan pendidikan dasar 12 tahun. Positifnya PPDB, bagaimana anak masuk sekolah dimudahkan untuk menghilangkan kategori sekolah favorit. Tapi persoalan lain, di Tangsel, cuma punya 22 SMP negeri. Sedangkan jumlah pendaftar 10 ribu lebih tahun ini. Praktis, kalau wajib zonasi, di setiap wilayah harus ditambah bangunan sekolah baru. Kalau bisa, 1 kelurahan bangun 1 gedung sekolah. pemerintah harus siapkan sampai 5 tahun kedepan,” katanya.

Meski sistem zonasi sudah diterapkan sejak 2017, kenyataannya banyak pihak, terutama orang tua murid, yang protes.

“Karena sarana dan prasarana belum dipenuhi,” sambung lulusan FSRD Universitas Trisakti tahun 2003 ini.