TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengaku sudah mengingatkan anak buahnya tentang bahaya praktik korupsi.

Bahkan dia pernah membina pegawai berinisial N dan T sebelum terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Awal tahun saya sudah wanti-wanti ke kadis-kadis, sekretaris, kabid-kabid dan kasi-kasi, termasuk Bu T (Kepala Seksi Bidang Tata Ruang PUPR) dan Bu N (Kepala Bidang Tata Ruang PUPR) untuk berhati-hati dan bekerja yang benarlah," kata Neneng di kantornya Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat pada Senin (15/10).

Neneng mengaku, tidak mungkin bisa mengawasi kinerja stafnya selama 24 jam. Apalagi jumlah pegawai pemerintahan di sana mencapai 14.000 orang.

Baca: Mayat Wanita Korban Pembunuhan Ditemukan di Daerah Noto Jepang

Dia tidak memungkiri, kinerja Inspektorat Kabupaten Bekasi juga masih lemah untuk mengawasi persoalan tersebut.

"Pengawasan kinerja dinas kita pakai Inspektorat, tapi kalau sudah ada kejadian ini berarti belum maksimal," katanya.

Atas kejadian ini, Neneng meminta kepada aparatur khususnya Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk tetap bekerja dengan segala keterbatasan.

Hal ini mengingat kantor Dinas PUPR di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi telah disegel penyidik KPK.

"Yah terus gimana dong (kantor ditutup sementara)? Kita juga bingung, yah sebisa mungkin harus tetap bekerja sih. tapi kalau kondisinya gini mah yaa gimana ya," imbuhnya.