TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki bulan ke-11 ini, serapan angggaran Pemerintah Provinsi DKI masih 54,7 persen.

Menurut Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, dari informasi yang Ia peroleh salah salah satu dinas yang serapannya rendah ialah Dinas Pendidikan.

"Pembangunan itu sudah diatas 70 persen tapi realisasi pembayaran masih 25 persen? Artinya termin pembayaran belum dilakukan oleh PKI berarti pembayaran bagus tinggal nunggu pembayaran aja kalau cuma itu nggak ada masalah," ujar Gembong Warsono, di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Sementara disisi lain Gembong Warsono melihat rendahnya serapan anggaran DKI akibat sistem yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta yang kembali lagi ke zaman jahiliyah.

"Kembali ke zaman jahiliyah lagi, kembali zaman leha-leha kan gitu faktanya," ujar Gembong Warsono.

Selain itu Gembong menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI saat ini sudah tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca: Gerindra Dukung PDIP Usut Poster Jokowi Berpakaian Raja

"Jadi SKPD tidak dipacu kerja maksimal karena rasa itu sudah tidak ada, rasa memiliki, rasa tanggung jawab rasa udah rendah bukan tidak ada tapi sudah sangat rendah. Kenapa rendah karena strength dari atasan tidak begitu kencang," ucap Gembong Warsono.

Sementara saat tim Tribunnews.com melihat situs publik.bappedadki.net, dilaman tersebut tercatat total alokasi belanja DKI Jakarta pada 2018 sebesar Rp75 Triliun.

Dimana dari angka tersebut anggaran yang baru terserap hanya sebesar Rp 41 Miliar.