TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mulai 1 April 2019 hari ini, MRT Jakarta bakal mulai menerapkan tarif komersial, setelah sempat membebaskan biaya alias gratis pada masa uji coba 25-31 Maret 2019.

Berikut ini tata cara penggunaan MRT mulai 1 April 2019, dikutip Wartakotalive.com dari siaran pers yang dituliskan oleh Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin, Minggu (31/3/2019).

Baca: Sepanjang April 2019, Tarif MRT Jakarta Diskon 50 Persen

Terhitung mulai 1 April 2019, masyarakat yang akan menggunakan layanan MRT Jakarta dapat memilih beberapa alternatif metode pembayaran sebagai berikut:

1. Kartu MRT Jakarta Jelajah Single Trip, dapat diperoleh di mesin tiket otomatis (ticket vending machine) atau loket tiket (ticket sales office) yang ada di seluruh Staisun MRT Jakarta.

2. Kartu Uang Elektronik Bank yaitu JakLingko, e-Money (Bank Mandiri), Brizzi (BRI), Tap Cash (BNI), Flazz (BCA), dan Jakarta One (Bank DKI), yang diperoleh dari masing-masing bank dimaksud.

3. Ada pun Kartu MRT Jakarta Jelajak Multi Trip belum diperjualbelikan karena dalam proses perizinan.

Layanan MRT Jakarta pada 1 April 2019 dapat dinikmati masyarakat mulai pukul 05.30 WIB untuk pemberangkatan kereta pertama dari Stasiun Lebak Bulus, dan untuk kereta terakhir pemberangkatan Stasiun Bundaran HI menuju Lebak Bulus pukul 22.01 WIB.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, polemik terkait tarif kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta tak kunjung rampung.

Terlebih, banyak anggota Dewan tidak setuju penetapan tarif MRT Jakarta yang dianggap keputusan sepihak antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pada Selasa (26/3/2019) lalu.

Bahkan, masih ada anggota Dewan, khususnya dari Komisi C, yang kukuh moda transportasi kereta cepat ini bisa beroperasional secara cuma-cuma (gratis).

Hal tersebut juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. Ia sangat yakin anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bisa mensubsidi MRT Jakarta.

Saking yakinnya, Taufik menantang Anies Baswedan untuk melakukan hitung-hitungan agar MRT bisa dinikmati warga secara gratis.

Apalagi, setiap tahunnya DKI memiliki anggaran lebih (SILPA) yang cukup besar.

"Ayo kita hitung! Pak Anies ngitungnya dari mana? Makanya mesti kita pahami dulu postur APBD kita, Silpa juga masih banyak, DKI duitnya besar loh," ujar Taufik di Gedung DPRD.