TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa mendapat tanggapan  dari Australia.

Duta Besar Australia Untuk Indonesia, Gary Francis Quinlan mengatakan rencana pemindahaan Ibu Kota sebenarnya tak hanya dibahas saat ini saja.

Baca: Pindah Ibu Kota Harus Dibarengi Analisa Mendalam Biar Tidak Ulangi Kesalahan Jakarta

Melainkan sudah dibahas sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno beberapa puluh tahun lalu. 

"Terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut. Saya sendiri mendengar kabar itu dari pemerintah kemarin, dan ini menarik perhatian banyak orang. Isu ini sudah dibahas sejak dulu bahkan ketika era presiden Sukarno," kata Gary saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Sebagai anggota diplomatik, Gary mengaku juga menunggu kepastian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia soal rencana tersebut.

Apalagi, rencana ini masih dalam tahap pembahasan saja dan belum diputuskan.

Ia pun mengaku akan menunggu undangan terkait apabila nantinya diundang untuk membicarakan rencana perpindahan tersebut.

"Bagi saya sebagai diplomat, kami menunggu keputusan Indonesia soal pemindahan Ibu Kota dan tentu juga menunggu undangan dari pemerintah terkait hal tersebut. Hal ini merupakan wewenang pemerintah Indonesia dan kita akan menerima keputusan yang diambil," katanya.

Kepada wartawan, Gary mengaku berat meninggalkan DKI Jakarta.

Meski begitu ia mengatakan akan tetap menyetujui apapun keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menengok berbagai aspek budaya dan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia, Gary meyakini daerah manapun yang nantinya dipilih oleh Pemerintah sebagai Ibu Kota negara, merupakan tempat yang nyaman untuk ditinggali oleh seluruh masyarakat, termasuk dengan anggota diplomatik.

"Saya sendiri ingin tetap di Jakarta, tapi ya tergantung. Karena Indonesia adalah negara yang fantastis seperti dalam promosi pariwisatanya, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menakjubkan. Indonesia itu sangat nyaman untuk ditinggali sehingga dimanapun kita berada di Indonesia, kita tetap nyaman," paparnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemerintahan Ibu Kota ke luar Jakarta. Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta.

Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Hal ini dibahas dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) kemarin.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Baca: Sandiaga Nilai Pemindahan Ibu Kota Negara Perlu Kajian Mendalam

Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta, dan alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

Bambang pun menyebut bahwa Jokowi lebih menyetujui apabila Ibu Kota dipindah ke luar Jawa. 

Penulis : Pebby Ade Liana

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul : Rencana Pemindahan Ibu Kota Jadi Pembahasan Sejumlah Pihak, Ini Kata Dubes Australia