Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah.

Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat legitimasi penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan.

Bahwa kami merasa tuntutan yang kami ajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media.

Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemua, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.

Secara sederhana, tuntutan kami tidak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan.

Sehingga BEM KM UGM menyatakan sikap:

1. Tidak menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden yang akan dilakukan pada Juma, 27 September 2019

2. BEM KM UGM hanya bersedia bertemu Presiden apabila:
- Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
- Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Refrormasi' secara tegas dan tuntas.

Demikian sikap BEM KM UGM. Hidup Mahasiwa! Hidup Rakyat Indonesia.

BEM ITB

Keluarga Mahasiswa Institut Teknbologi Bandung ( KM ITB ) memutuskan untuk tidak memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Alasan ini didorong oleh tidak adanya surat resmi atas undangan tersebut.

Mereka melihat ajakan Presiden ini disampaikan secara informal melalui kanal berita dan media sosial.

Undangan pertemuan ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung MPR-DPR pada Selasa dan Rabu lalu.

Para perwakilan mahasiswa diundang untuk hadir di Istana Merdeka siang ini, namun perwakilan ITB menuntuk untuk diadakannya pertemuan terbuat serta undangan resmi.

"Kami menghargai undangan dari Bapak Presiden Joko Widodo, namun kami ingin pembicaraan ini diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Sebab tuntan kami kepada pemerintah sudah jelas dan tuntutan ini muncul secara organik dari berbagai kegelisahan yang muncul di masyarakat. kami ingin masyarakat mengikuti perkembangannya sebab mereka adalah bagian integral dari perjuangan pernyampaian aspirasi," ujar Royyan Abdullah Dzakiy, selaku Presiden Kabinet KM ITB.

Tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa ini merupakan tuntuta dari banyak pihak.

Terdapat dua tuntutan umum yang dibawa oleh KM ITB, yaitu terkait dikeluarkannya Perppu oleh Presiden Republik Indonesia untuk mencabut UU KPK yang sudah direvisi, serta tuntutan untuk tolak mengesahkan pimpinan KPK yang memiliki catatan negatif.

Lalu ada empat tuntutan umum yang dibawa dalam maklumat tuntutan reformasi, yaitu :

1. Restorasi upaaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Restorasi demokrasi, kebebasan berpendapat, dan pemenuhan HAM.

3. Restorasi bangsa, hapuskan diskriminasi dan   ketimpangan.

Ketidakhadiran mahasiswa ini juga merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa ITB terhadap rentetan kejadian yang muncul selama dan pasca aksi ini berlangsung.

Beberapa hal tersebut seperti jatuhnya korban di beberapa kota saat aksi ini berlangsung, aksi represif terhadap mahasiswa dari pihak kepolisian serta penangkapan beberapa pendukung aksi mahasiswa.

"Kami sangat menyayangkan adanya korban dari aksi ini dan berduka cita atas meninggalnya rekan-rekan seperjuangan kami. oleh karena itu kami menuntut adanya ajakan resmi serta penyelesaian dari tuntutan yang telah kami sampaikan," tambahnya.