Saat itu, menurut Jokowi, penerapan sistem e-budgeting itu merupakan langkah awal Pemprov DKI dalam mengontrol anggaran secara terbuka.

Nantinya, sistem itu akan bertransisi dan berkembang lebih baik kembali.

Mantan Wali Kota Solo itu pun berharap peristiwa seperti munculnya anggaran "siluman" atau permainan antara eksekutif bersama legislatif tidak lagi terjadi.

"Pokoknya tahun depan sudah full e-budgeting," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Begitu ada e-budgeting, kata dia, hanya pihak yang memiliki otoritas tertentu yang memiliki password dan bisa mengubah anggaran.

2. Dipakai Era Ahok

Sistem e-budgeting baru benar-benar dipakai saat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang jadi Presiden RI.

Sistem e-budgeting mulai digunakan pada penyusunan APBD tahun 2015.

Dalam sistem ini, hanya beberapa orang yang memiliki password untuk masuk ke dalam sistem.

Segala perubahan yang terjadi dalam sistem akan terlibat sehingga akan ketahuan jika ada yang mengurangi atau menambah anggaran.

Oleh karena itu, biasanya proses input sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama semua SKPD di satu ruangan besar.

Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir yaitu APBD-Perubahan 2017.

Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.

Saat Ahok menjabat sebagai gubernur, rancangan anggaran juga sudah diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id.