TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar video beberapa ormas di Kota Bekasi diduga memaksa pemilik waralaba untuk "bekerjasama" dalam mengelola parkir di minimarket se-Kota Bekasi.

Tampak juga di video kehadiran seorang ASN dan aparat kepolisian yang malah memfasilitasi keinginan ormas menekan penyelenggara waralaba.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yusuf Lakaseng sangat menyayangkan kejadian tersebut.

"Kejadian ini menunjukkan salah satu indikator buruknya penegakan hukum di Indonesia," ujar Yusuf kepada pers, Selasa (5/11/2019).

Baca: Tanggapi Viralnya Video Ormas Minta Jatah Parkir, Ketua Gibas Sebut Dapat Restu Pemkot Bekasi

Lebih jauh lagi, menurut dia, kejadian ini merupakan preseden buruk bagi iklim investasi yang sedang diusahakan secara serius oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

"Pemda, di mana pun, di Indonesia justru harus memberikan kepastian hukum dan rasa aman serta nyaman bagi para investor yang akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

PSI berharap pemerintah pusat, kementerian terkait dan kepolisian mengusut dan menindak tuntas kejadian ini agar tidak menjadi sebuah preseden yang menyebar ke kota dan kabupaten lain di Indonesia.