TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Pemerintah Kota Depok mewacanakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Margonda Raya, Kota Depok.

Wacana ERP digulirkan dalam rangka menanggulangi kemacetan di Jalan Margonda Raya.

Baca: Pelaku Pelemparan Sperma di Tasikmalaya Pernah Kepergok Intip Wanita Mandi

Warga Depok pun bereaksi atas wacana tersebut.

Warga merasa wacana ERP bukanlah solusi atasi kemacetan.

“Kebijakan ERP di Jalan Margonda Raya sangat tidak populer, jadi seolah-olah seperti jalan tol kalau sampai diterapkan,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pondok Cina (Pocin), Beji, Munir saat dihubungi Wartakotalive.com, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, salah satu solusi yang tepat adalah membangun jalan layang seperti di negara Singapura.

“Saya ini berpikir mewakili semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Munir mengatakan, solusi lainnya yaitu membuat jalan baru yang menghubungkan wilayah timur dan barat Kota Depok.

Sebab, selama ini di Depok baru ada jalan raya penghubung antara wilayah utara menuju selatan, seperti Jalan Raya Bogor, Jalan Margonda, dan Jalan Raya Parung.

“Sedangkan dari timur ke barat begitupula sebaliknya yang belum ada. Harusnya ini yang dibangun.

Karena selama ini jalan dari timur ke barat baru seperti jalan lingkungan (jalin) dan bukan jalan utama di Kota Depok,” tuturnya.

Senada dengan Munir, Ketua Forum Komunikasi (FK) LPM Kecamatan Beji, Sutrisna menuturkan, wacana Jalan Margonda berbayar masih harus dikaji lebih dalam.

Dikatakannya, jika ingin mengatasi kemacetan lebih baik menambah ruas jalan utama.